Tokoh masyarakat adalah tonggak dan simpul informasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga Bawaslu harus senantiasa dekat dan mendengar masukan dari para tokoh ini untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap pada Sosialisasi Potensi Kerawanan dan Pencegahan Kerawanan Pada Pemilu Tahun 2024, yang diikuti para tokoh masyarakat se-Kota Medan, di Hotel Pardede Medan, Rabu (18/1).
Payung Harahap mengemukakan bahwa salah satu pandangan yang perlu disosialisasikan luas ke masyarakat antara lain terkait penegakan hukum terhadap pelaku politik uang.
"Kenapa orang yang memberikan amplop saat kampanye tidak langsung ditangkap oleh Bawaslu?" tanya Payung, menggugah perhatian peserta.
Ketua Bawaslu lalu menjelaskan bahwa aturan dan perundang-undangan yang ada, yang membatasi kewenangan Bawaslu untuk itu.
"Banyak masyarakat yang masih belum paham sehingga banyak bersuara mengecam Bawaslu. Padahal Bawaslu adalah pengawas yang tunduk pada aturan dan perundang-undangan. Tidak bisa misalnya, kami melakukan undercover untuk mengungkap praktik politik uang," ungkap Payung.
Selain Ketua Bawaslu, hadir sebagai narasumber pada sosialisasi ini adalah Perwakilan Kabinda Sumut Ricky, Komisioner KPU Kota Medan Zefrizal, dan Kesbangpol Kota Medan Rasyid Nasution.
Sebagai narasumber pertama, Rasyid Nasution mengingatkan kepada para tokoh masyarakat yang hadir bahwa kekondusifan dan keamanan di kota Medan adalah tanggungjawab bersama selaku warga kota ini.
Sementara Zefrizal meminta para tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan coklit yang akan segera dilakukan oleh Pantarlih ke tengah-tengah masyarakat.
"Kami tidak minta dilayani, cuma direspon lah dengan baik bila petugas coklit mengetuk pintu bapak ibu. Kalau pun tidak bisa masuk hingga teras rumah, minimal temui lah di pagar. Ini semua demi keakuratan daftar pemilih," ujar Zefrizal.
Ricky, Perwakilan Binda Sumut dalam pemaparannya, pada intinya menyampaikan bahwa sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui para tokoh adalah sesuatu yang harus dilaksanakan demi suksesnya Pemilu 2024. Salahsatu poin penting yang diharapkan disosialisasikan para tokoh masyarakat adalah pencegahan hoax.
"Tokoh masyarakat diharapkan dapat melaksanakan dan menyampaikan 'saring sebelum sharing' agar berita hoax yang berpotensi menimbulkan kerawanan dapat dicegah sedini mungkin," ungkapnya.
Sosialisasi berjalan dengan lancar, peserta antusias mengikuti pemaparan para narasumber. Alexander Tarigan, tokoh masyarakat dari kecamatan Medan Tuntungan menyampaikan bahwa secara umum masyarakat di bawah saat ini sudah semakin cerdas. "Ini mungkin berkat gencarnya sosialisasi dari lembaga - lembaga terkait. Namun demikian kami perlu menyampaikan adanya potensi kerawanan
Asmudi Lubis, tokoh masyarakat kecamatan Medan Tembung, meminta penegasan dari Bawaslu dan KPU tentang delik pelanggaran politik uang. "Namanya kan orang memberi, tidak suruh memilih. Namanya juga dikasih rezeki masa awak tolak? Tuhan pun marah kalau menolak rezeki," katanya.
A. Pasaribu, dari kelurahan Sicanang Medan Belawan menyampaikan potensi kerawanan atas keterlibatan kepala lingkungan (Kepling) sebagai penyelenggara pemilu, dimana saat akan menjadi Kepling yang bersangkutan banyak dibantu oleh politikus, sehingga dikhawatirkan akan melakukan politik balas budi pada Pemilu nanti
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap pada Sosialisasi Potensi Kerawanan dan Pencegahan Kerawanan Pada Pemilu Tahun 2024, yang diikuti para tokoh masyarakat se-Kota Medan, di Hotel Pardede Medan, Rabu (18/1).
Payung Harahap mengemukakan bahwa salah satu pandangan yang perlu disosialisasikan luas ke masyarakat antara lain terkait penegakan hukum terhadap pelaku politik uang.
"Kenapa orang yang memberikan amplop saat kampanye tidak langsung ditangkap oleh Bawaslu?" tanya Payung, menggugah perhatian peserta.
Ketua Bawaslu lalu menjelaskan bahwa aturan dan perundang-undangan yang ada, yang membatasi kewenangan Bawaslu untuk itu.
"Banyak masyarakat yang masih belum paham sehingga banyak bersuara mengecam Bawaslu. Padahal Bawaslu adalah pengawas yang tunduk pada aturan dan perundang-undangan. Tidak bisa misalnya, kami melakukan undercover untuk mengungkap praktik politik uang," ungkap Payung.
Selain Ketua Bawaslu, hadir sebagai narasumber pada sosialisasi ini adalah Perwakilan Kabinda Sumut Ricky, Komisioner KPU Kota Medan Zefrizal, dan Kesbangpol Kota Medan Rasyid Nasution.
Sebagai narasumber pertama, Rasyid Nasution mengingatkan kepada para tokoh masyarakat yang hadir bahwa kekondusifan dan keamanan di kota Medan adalah tanggungjawab bersama selaku warga kota ini.
Sementara Zefrizal meminta para tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan coklit yang akan segera dilakukan oleh Pantarlih ke tengah-tengah masyarakat.
"Kami tidak minta dilayani, cuma direspon lah dengan baik bila petugas coklit mengetuk pintu bapak ibu. Kalau pun tidak bisa masuk hingga teras rumah, minimal temui lah di pagar. Ini semua demi keakuratan daftar pemilih," ujar Zefrizal.
Ricky, Perwakilan Binda Sumut dalam pemaparannya, pada intinya menyampaikan bahwa sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui para tokoh adalah sesuatu yang harus dilaksanakan demi suksesnya Pemilu 2024. Salahsatu poin penting yang diharapkan disosialisasikan para tokoh masyarakat adalah pencegahan hoax.
"Tokoh masyarakat diharapkan dapat melaksanakan dan menyampaikan 'saring sebelum sharing' agar berita hoax yang berpotensi menimbulkan kerawanan dapat dicegah sedini mungkin," ungkapnya.
Sosialisasi berjalan dengan lancar, peserta antusias mengikuti pemaparan para narasumber. Alexander Tarigan, tokoh masyarakat dari kecamatan Medan Tuntungan menyampaikan bahwa secara umum masyarakat di bawah saat ini sudah semakin cerdas. "Ini mungkin berkat gencarnya sosialisasi dari lembaga - lembaga terkait. Namun demikian kami perlu menyampaikan adanya potensi kerawanan
Asmudi Lubis, tokoh masyarakat kecamatan Medan Tembung, meminta penegasan dari Bawaslu dan KPU tentang delik pelanggaran politik uang. "Namanya kan orang memberi, tidak suruh memilih. Namanya juga dikasih rezeki masa awak tolak? Tuhan pun marah kalau menolak rezeki," katanya.
A. Pasaribu, dari kelurahan Sicanang Medan Belawan menyampaikan potensi kerawanan atas keterlibatan kepala lingkungan (Kepling) sebagai penyelenggara pemilu, dimana saat akan menjadi Kepling yang bersangkutan banyak dibantu oleh politikus, sehingga dikhawatirkan akan melakukan politik balas budi pada Pemilu nanti
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023