Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.635.517.021.632 disetujui.
Pengesahan persetujuan bersama antara DPRD Madina dengan Pemkab Madina berlangsung pada rapat paripurna DPRD Madina, Selasa (29/11).
Rapat paripurna persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 itu dipimpin Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis.
"Sesuai dengan laporan dari sekretaris dewan dari sejumlah 40 anggota DPRD aktif pada saat ini yang menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang. Maka rapat ini dinyatakan quorum dan dapat dilanjutkan," ujarnya.
Badan anggaran DPRD Madina Dodi Martua dalam laporannya menyampaikan, rancangan APBD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan pemda untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah.
"Melalui hubungan sinergitas antara badan anggaran dengan pemda, akhirnya kami dapat menyelesaikan pembahasan ranperda ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk itu, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran atas terbangunnya kerja sama yang baik selama ini," ujar Dodi.
Adapun uraian struktur APBD yang disepakati itu adalah, pendapatan daerah sebesar Rp1.635.517.021.632 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kemudian, belanja daerah sebesar Rp1.691.456.358.567 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp55.942.336.938 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Bupati Madina HM Ja'far Sukhairi Nasution dalam pidatonya mengatakan, hasil dari persetujuan bersama ini akan ditindaklanjuti ke tahapan evaluasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
"Kami harapkan setelah rancangan ini ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah maka seluruh OPD segera melakukan percepatan proses administrasi sehingga pada Januari 2023 pelaksanaan anggaran sudah dapat kita laksanakan," sebut Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Pengesahan persetujuan bersama antara DPRD Madina dengan Pemkab Madina berlangsung pada rapat paripurna DPRD Madina, Selasa (29/11).
Rapat paripurna persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 itu dipimpin Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis.
"Sesuai dengan laporan dari sekretaris dewan dari sejumlah 40 anggota DPRD aktif pada saat ini yang menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang. Maka rapat ini dinyatakan quorum dan dapat dilanjutkan," ujarnya.
Badan anggaran DPRD Madina Dodi Martua dalam laporannya menyampaikan, rancangan APBD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan pemda untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah.
"Melalui hubungan sinergitas antara badan anggaran dengan pemda, akhirnya kami dapat menyelesaikan pembahasan ranperda ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk itu, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran atas terbangunnya kerja sama yang baik selama ini," ujar Dodi.
Adapun uraian struktur APBD yang disepakati itu adalah, pendapatan daerah sebesar Rp1.635.517.021.632 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kemudian, belanja daerah sebesar Rp1.691.456.358.567 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp55.942.336.938 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Bupati Madina HM Ja'far Sukhairi Nasution dalam pidatonya mengatakan, hasil dari persetujuan bersama ini akan ditindaklanjuti ke tahapan evaluasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
"Kami harapkan setelah rancangan ini ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah maka seluruh OPD segera melakukan percepatan proses administrasi sehingga pada Januari 2023 pelaksanaan anggaran sudah dapat kita laksanakan," sebut Bupati.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022