Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gedung DPRD setempat, Jumat (9/9).
Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM ini diawali dengan aksi jalan kaki dari kantor sekretariat HMI cabang Madina menuju gedung DPRD Madina.
Di sepanjang jalan mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Di gedung DPRD mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasinya di hadapan Ketua dan Anggota DPRD Madina.
Aksi unjuk rasa ini di kawal aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh kapolres Madina, AKBP HM Reza Chairul Akbar Sidik.
Perwakilan mahasiswa, Azis Sodiqin dalam orasinya menyampaikan, kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM karena dinilai tidak tepat dan sangat memberatkan rakyat Indonesia terutama golongan menengah ke bawah.
"Kita dilanda COVID-19 dalam dua tahun terakhir, ekonomi hancur. Saat ini kita mau bangkit, UMKM kita juga baru mulai berbenah, namun pemerintah menaikkan harga BBM. Tentu ini sangat memukul perekonomian rakyat Indonesia karena ini berdampak luas karena akan menaikkan semua pelayanan jasa bahkan harga sembako," tegas Azis dalam orasinya.
Menyikapi aspirasi mahasiswa tersebut, seluruh mahasiswa akhirnya diterima di ruang paripurna DPRD Madina.
Di hadapan Ketua DPRD Madina, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah.
Adapun enam tuntutan tersebut adalah, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kemudian, meminta pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia sektor migas.
Selanjutnya adalah, menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM.
Seterusnya, transparansi data anggaran subsidi dan meminta peran pemerintah daerah terhadap dampak kenaikan BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan kesehatan dan ekonomi.
Menanggapi tuntutan itu, DPRD Madina dengan tegas menyatakan sikap yang sama yakni menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Jauh-jauh hari DPRD Madina sudah menyampaikan permintaan supaya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. DPRD akan meneruskan aspirasi mahasiswa ini," tegas Erwin yang juga merupakan Ketua DPC partai Gerindra Madina itu.
Erwin menilai tuntutan mahasiswa itu merupakan hal yang wajar.
Untuk itu, DPRD sebagai perwakilan masyarakat akan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat
Aksi mahasiswa berakhir dengan damai setelah Ketua DPRD Madina menanda tangani kesepahaman bersama tentang kebijakan pemerintah terkait penolakan menaikkan harga BBM itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM ini diawali dengan aksi jalan kaki dari kantor sekretariat HMI cabang Madina menuju gedung DPRD Madina.
Di sepanjang jalan mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Di gedung DPRD mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasinya di hadapan Ketua dan Anggota DPRD Madina.
Aksi unjuk rasa ini di kawal aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh kapolres Madina, AKBP HM Reza Chairul Akbar Sidik.
Perwakilan mahasiswa, Azis Sodiqin dalam orasinya menyampaikan, kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM karena dinilai tidak tepat dan sangat memberatkan rakyat Indonesia terutama golongan menengah ke bawah.
"Kita dilanda COVID-19 dalam dua tahun terakhir, ekonomi hancur. Saat ini kita mau bangkit, UMKM kita juga baru mulai berbenah, namun pemerintah menaikkan harga BBM. Tentu ini sangat memukul perekonomian rakyat Indonesia karena ini berdampak luas karena akan menaikkan semua pelayanan jasa bahkan harga sembako," tegas Azis dalam orasinya.
Menyikapi aspirasi mahasiswa tersebut, seluruh mahasiswa akhirnya diterima di ruang paripurna DPRD Madina.
Di hadapan Ketua DPRD Madina, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah.
Adapun enam tuntutan tersebut adalah, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kemudian, meminta pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia sektor migas.
Selanjutnya adalah, menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM.
Seterusnya, transparansi data anggaran subsidi dan meminta peran pemerintah daerah terhadap dampak kenaikan BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan kesehatan dan ekonomi.
Menanggapi tuntutan itu, DPRD Madina dengan tegas menyatakan sikap yang sama yakni menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Jauh-jauh hari DPRD Madina sudah menyampaikan permintaan supaya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. DPRD akan meneruskan aspirasi mahasiswa ini," tegas Erwin yang juga merupakan Ketua DPC partai Gerindra Madina itu.
Erwin menilai tuntutan mahasiswa itu merupakan hal yang wajar.
Untuk itu, DPRD sebagai perwakilan masyarakat akan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat
Aksi mahasiswa berakhir dengan damai setelah Ketua DPRD Madina menanda tangani kesepahaman bersama tentang kebijakan pemerintah terkait penolakan menaikkan harga BBM itu.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022