Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia untuk mengubah ancaman krisis pangan akibat dampak jangka panjang pandemi COVID-19 dan keberlanjutan invasi militer Rusia ke Ukraina guna dimanfaatkan menjadi peluang.
"Pertama peningkatan produksi besar-besaran, baik itu dari petani, korporasi, dan BUMN, semua harus ditingkatkan. Jangan mengikuti rutinitas harian," kata Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Presiden mengingatkan agar jangan sampai Indonesia terjebak dengan rutinitas harian sehingga justru strategi peningkatan produksi besar-besaran hilang tak terwujud.
Ia meminta agar peningkatan produksi besar-besaran tersebut dibarengi dengan pemilihan jenis karakteristik yang sesuai dengan daerahnya.
Baca juga: Mendag segera eksekusi perintah Presiden Jokowi turunkan harga minyak goreng
"Kemarin saya dengan Kepala KSP (Moeldoko) melihat sorgum di NTT misalnya. Itu ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau. Sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," katanya.
Fokus kedua dalam arahan Presiden adalah segera memastikan siapa "offtaker" yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut.
"Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Perum BULOG enggak ambil, PT RNI enggak ambil," ujar Jokowi.
Presiden meminta agar mekanisme tersebut harus segera diputuskan dan ia telah menyampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti perusahaan mana yang menampung hasil produksi komoditas apa, termasuk skema biayanya.
Baca juga: Presiden Jokowi yakin platform digital jadi kunci keberhasilan program Kartu Prakerja
"Ketiga kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Perum BULOG, ngambil dari petani banyak, stok enggak bisa jual sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk dulu, rusak, jangan," kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar perencanaan dari peningkatan produksi komoditas pangan tersebut dilakukan secara rinci dari awal hingga akhir.
Untuk itu, papar Presiden, dibutuhkan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian, lembaga, BUMN, swasta, hingga pemerintah daerah.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Presiden menginstruksikan agar ancaman krisis pangan bisa disikapi secara cermat dan dimanfaatkan menjadi peluang.
Peluang tersebut ada karena Indonesia masih memiliki lahan yang cukup luas dan dukungan sumber daya manusia, dalam hal ini petani untuk memproduksi komoditas pangan.
Presiden sempat mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah meminta ekspor beras dari Indonesia dengan kisaran 100 ribu ton per bulan hingga 2,5 juta ton sepanjang sisa tahun 2022..
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Pertama peningkatan produksi besar-besaran, baik itu dari petani, korporasi, dan BUMN, semua harus ditingkatkan. Jangan mengikuti rutinitas harian," kata Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Presiden mengingatkan agar jangan sampai Indonesia terjebak dengan rutinitas harian sehingga justru strategi peningkatan produksi besar-besaran hilang tak terwujud.
Ia meminta agar peningkatan produksi besar-besaran tersebut dibarengi dengan pemilihan jenis karakteristik yang sesuai dengan daerahnya.
Baca juga: Mendag segera eksekusi perintah Presiden Jokowi turunkan harga minyak goreng
"Kemarin saya dengan Kepala KSP (Moeldoko) melihat sorgum di NTT misalnya. Itu ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau. Sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," katanya.
Fokus kedua dalam arahan Presiden adalah segera memastikan siapa "offtaker" yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut.
"Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Perum BULOG enggak ambil, PT RNI enggak ambil," ujar Jokowi.
Presiden meminta agar mekanisme tersebut harus segera diputuskan dan ia telah menyampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti perusahaan mana yang menampung hasil produksi komoditas apa, termasuk skema biayanya.
Baca juga: Presiden Jokowi yakin platform digital jadi kunci keberhasilan program Kartu Prakerja
"Ketiga kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Perum BULOG, ngambil dari petani banyak, stok enggak bisa jual sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk dulu, rusak, jangan," kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar perencanaan dari peningkatan produksi komoditas pangan tersebut dilakukan secara rinci dari awal hingga akhir.
Untuk itu, papar Presiden, dibutuhkan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian, lembaga, BUMN, swasta, hingga pemerintah daerah.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Presiden menginstruksikan agar ancaman krisis pangan bisa disikapi secara cermat dan dimanfaatkan menjadi peluang.
Peluang tersebut ada karena Indonesia masih memiliki lahan yang cukup luas dan dukungan sumber daya manusia, dalam hal ini petani untuk memproduksi komoditas pangan.
Presiden sempat mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah meminta ekspor beras dari Indonesia dengan kisaran 100 ribu ton per bulan hingga 2,5 juta ton sepanjang sisa tahun 2022..
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022