Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut menggelar pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) untuk bisa lebih cepat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak muncul di media massa, sementara pelaporan dan pencatatan kasusnya secara akurat sangat minim,"ujar Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut, Nawal Lubis di Medan, Senin.
Dengan pelaporan dan pencatatan yang minim, maka kondisi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak belum tergambarkan secara ril.
Akibatnya, kata dia, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi tidak maksimal.
Menurut Nawal Lubis yang didampingi Kadis PPPA Sumut, Nurlela, data dan informasi yang akurat juga menjadi hal yang utama untuk melakukan penyusunan program kerja.
Termasuk untuk mengambil langkah tindak lanjut hingga tahap evaluasi untuk perbaikan.
"Untuk itulah pelatihan Simfoni-PPA dinilai penting untuk bisa mendapatkan data akurat,"katanya.
Nawal mengingatkan, bahwa saat ini merupakan era transparansi sehingga seharusnya data dan informasi sudah semakin mudah dan cepat diperoleh.
"Dan untuk mencegah berita atau laporan hoaks di tengah masyarakat yang bisa menimbulkan hal negatif, maka instansi pemerintah harus memiliki data yang lebih lengkap dan akurat," katanya.
Selain melakukan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah provinsi melalui Dinas PPPA juga terus membimbing dan mengadvokasi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data.
Nawal mengatakan, berdasarkan data dari aplikasi Simfoni-PPA pada 2021, jumlah kasus kekerasan di Sumut sebanyak 1.351 kasus dengan jumlah korban 1.495 orang.
Kasus terbanyak terjadi pada anak perempuan atau 708 orang, kemudian perempuan dewasa 458 dan 329 orang anak laki-laki.
Jumlah kasus itu naik dari tahun 2020 yang masih sejumlah 1.048 kasus.
"Jumlah korban kekerasan juga meningkat," katanya.
Namun angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan kasus di Sumut karena hasil monitoring dan evaluasi, masih ada kabupaten/kota yang belum optimal meng-input data melalui aplikasi Simfoni-PPA.
Bahkan, ujar Nawal, ada pemkab/pemkot yang sama sekali belum meng-input data melalui Simfoni-PPA.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak muncul di media massa, sementara pelaporan dan pencatatan kasusnya secara akurat sangat minim,"ujar Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut, Nawal Lubis di Medan, Senin.
Dengan pelaporan dan pencatatan yang minim, maka kondisi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak belum tergambarkan secara ril.
Akibatnya, kata dia, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi tidak maksimal.
Menurut Nawal Lubis yang didampingi Kadis PPPA Sumut, Nurlela, data dan informasi yang akurat juga menjadi hal yang utama untuk melakukan penyusunan program kerja.
Termasuk untuk mengambil langkah tindak lanjut hingga tahap evaluasi untuk perbaikan.
"Untuk itulah pelatihan Simfoni-PPA dinilai penting untuk bisa mendapatkan data akurat,"katanya.
Nawal mengingatkan, bahwa saat ini merupakan era transparansi sehingga seharusnya data dan informasi sudah semakin mudah dan cepat diperoleh.
"Dan untuk mencegah berita atau laporan hoaks di tengah masyarakat yang bisa menimbulkan hal negatif, maka instansi pemerintah harus memiliki data yang lebih lengkap dan akurat," katanya.
Selain melakukan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah provinsi melalui Dinas PPPA juga terus membimbing dan mengadvokasi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data.
Nawal mengatakan, berdasarkan data dari aplikasi Simfoni-PPA pada 2021, jumlah kasus kekerasan di Sumut sebanyak 1.351 kasus dengan jumlah korban 1.495 orang.
Kasus terbanyak terjadi pada anak perempuan atau 708 orang, kemudian perempuan dewasa 458 dan 329 orang anak laki-laki.
Jumlah kasus itu naik dari tahun 2020 yang masih sejumlah 1.048 kasus.
"Jumlah korban kekerasan juga meningkat," katanya.
Namun angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan kasus di Sumut karena hasil monitoring dan evaluasi, masih ada kabupaten/kota yang belum optimal meng-input data melalui aplikasi Simfoni-PPA.
Bahkan, ujar Nawal, ada pemkab/pemkot yang sama sekali belum meng-input data melalui Simfoni-PPA.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022