Tokoh masyarakat perwakilan dari semua desa yang ada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyatakan sikap terkait permasalahan dengan perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
Pernyataan sikap mereka disampaikan di rumah makan Aek Raja, Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Minggu (29/5).
Ada lima poin pernyataan sikap yang disampaikan, yaitu;
Pertama, belum pernah mewakilkan kepada siapapun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi dengan kegiatan PT SMGP.
Kedua, secara sosial ekonomi masyarakat mengaku sangat terbantu atas kehadiran perusahaan di wilayah Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan tuntutan masyarakat atas beberapa kejadian yang belum terealisasi agar segera di realisasikan.
Ketiga, masyarakat berharap penyelesaian antara perusahaan dengan masyarakat diselesaikan bersama unsur-unsur dan tokoh masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Keempat, apabila ada permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat dan perusahaan, masyarakat meminta untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Forkopimda.
Kelima, untuk meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, dengan tegas disampaikan, perusahaan PT SMGP wajib meningkatkan Keselamatan Kerja Kesehatan serta Lindungan Lingkungan (K3LL) dan pendidikan.
Kordinator pernyataan sikap, Parlindungan Nasution mengatakan, pernyataan sikap ini mereka keluarkan dikarenakan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan PT SMGP, sampai berangkat ke Jakarta menemui anggota DPR RI.
Padahal, kata Parlindungan, masyarakat tidak pernah membentuk delegasi atau menunjuk perwakilan dalam menyelesaikan permasalahan mereka dengan perusahaan.
"Perlu kami tegaskan, masyarakat Puncak Sorik Marapi tidak pernah mengunjuk atau membentuk perwakilan dalam menangani maupun menyelesaikan permasalahan kami. Bila ada yang mengaku mereka perwakilan kami, itu tidak benar," tegas dia.
"Kami menyatakan sikap ini supaya semua pihak memahami bahwa itu bukan atas persetujuan masyarakat. Permasalahan ini biarkan tokoh masyarakat Puncak Sorik Marapi yang menyelesaikannya, dan kami tidak ingin ada pihak lain yang tidak berkepentingan memanfaatkan situasi ini," tambahnya.
Parlin menyebut, kehadiran perusahaan pada dasarnya memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan secara ekonomi banyak masyarakat yang terbantu.
"Kami tidak pungkiri SMGP memberi manfaat bagi masyarakat secara ekonomi. Banyak masyarakat yang terbantu dan mendapatkan pekerjaan. Soal musibah yang terjadi baru-baru ini, masalah ini biarkan kami menyelesaikannya. Tentu kami nanti berharap pemerintah memfasilitasi apabila belum tercapai kesepakatan bersama," sebutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Pernyataan sikap mereka disampaikan di rumah makan Aek Raja, Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Minggu (29/5).
Ada lima poin pernyataan sikap yang disampaikan, yaitu;
Pertama, belum pernah mewakilkan kepada siapapun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi dengan kegiatan PT SMGP.
Kedua, secara sosial ekonomi masyarakat mengaku sangat terbantu atas kehadiran perusahaan di wilayah Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan tuntutan masyarakat atas beberapa kejadian yang belum terealisasi agar segera di realisasikan.
Ketiga, masyarakat berharap penyelesaian antara perusahaan dengan masyarakat diselesaikan bersama unsur-unsur dan tokoh masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Keempat, apabila ada permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat dan perusahaan, masyarakat meminta untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Forkopimda.
Kelima, untuk meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, dengan tegas disampaikan, perusahaan PT SMGP wajib meningkatkan Keselamatan Kerja Kesehatan serta Lindungan Lingkungan (K3LL) dan pendidikan.
Kordinator pernyataan sikap, Parlindungan Nasution mengatakan, pernyataan sikap ini mereka keluarkan dikarenakan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan PT SMGP, sampai berangkat ke Jakarta menemui anggota DPR RI.
Padahal, kata Parlindungan, masyarakat tidak pernah membentuk delegasi atau menunjuk perwakilan dalam menyelesaikan permasalahan mereka dengan perusahaan.
"Perlu kami tegaskan, masyarakat Puncak Sorik Marapi tidak pernah mengunjuk atau membentuk perwakilan dalam menangani maupun menyelesaikan permasalahan kami. Bila ada yang mengaku mereka perwakilan kami, itu tidak benar," tegas dia.
"Kami menyatakan sikap ini supaya semua pihak memahami bahwa itu bukan atas persetujuan masyarakat. Permasalahan ini biarkan tokoh masyarakat Puncak Sorik Marapi yang menyelesaikannya, dan kami tidak ingin ada pihak lain yang tidak berkepentingan memanfaatkan situasi ini," tambahnya.
Parlin menyebut, kehadiran perusahaan pada dasarnya memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan secara ekonomi banyak masyarakat yang terbantu.
"Kami tidak pungkiri SMGP memberi manfaat bagi masyarakat secara ekonomi. Banyak masyarakat yang terbantu dan mendapatkan pekerjaan. Soal musibah yang terjadi baru-baru ini, masalah ini biarkan kami menyelesaikannya. Tentu kami nanti berharap pemerintah memfasilitasi apabila belum tercapai kesepakatan bersama," sebutnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022