Dinas Pertanian dan Perikanan (Distanikan) Kota Medan, Sumatera Utara meminta nelayan setempat memperbanyak budi daya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim di daerah ini.
"Kita telah menyarankan agar nelayan tradisional memperbanyak budi daya," kata Kepala Distanikan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun di Medan, Jumat.(21/1)
Sebab, lanjut dia, sektor budi daya perikanan masih memungkinkan bagi pihaknya memberikan berbagai program bantuan akibat wewenang Distanikan Kota Medan.
Baca juga: Bobby Nasution bawa Pemkot Medan raih predikat kepatuhan tinggi
Dalam aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membagi berbagai kewenangan, di antaranya KKP, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemkot Medan.
Data Badan Pusat Statistik Kota Medan menyebut, jumlah rumah tangga budi daya perikanan 10 tahun terakhir berfluktuasi yang hingga 2020, seperti tambak meningkat 543 unit, dan kolam menurun tinggal 217 unit.
"Wewenang Pemkot Medan hanya pembinaan bagi nelayan 5GT ke bawah. Kita hanya bisa membantu sampai batas dermaga, sedangkan di laut itu kewenangan provinsi," kata Ikhsar.
Ketua PW Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Kota Medan Heri Susandi meminta pendampingan dari Pemkot Medan atas permasalahan yang dihadapi para nelayan agar teratasi.
Pihaknya menginginkan nelayan tidak tertinggal informasi.
"Semoga kami terus mendapatkan pendampingan dan bantuan untuk kesejahteraan nelayan ke depannya," kata dia
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kita telah menyarankan agar nelayan tradisional memperbanyak budi daya," kata Kepala Distanikan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun di Medan, Jumat.(21/1)
Sebab, lanjut dia, sektor budi daya perikanan masih memungkinkan bagi pihaknya memberikan berbagai program bantuan akibat wewenang Distanikan Kota Medan.
Baca juga: Bobby Nasution bawa Pemkot Medan raih predikat kepatuhan tinggi
Dalam aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membagi berbagai kewenangan, di antaranya KKP, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemkot Medan.
Data Badan Pusat Statistik Kota Medan menyebut, jumlah rumah tangga budi daya perikanan 10 tahun terakhir berfluktuasi yang hingga 2020, seperti tambak meningkat 543 unit, dan kolam menurun tinggal 217 unit.
"Wewenang Pemkot Medan hanya pembinaan bagi nelayan 5GT ke bawah. Kita hanya bisa membantu sampai batas dermaga, sedangkan di laut itu kewenangan provinsi," kata Ikhsar.
Ketua PW Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Kota Medan Heri Susandi meminta pendampingan dari Pemkot Medan atas permasalahan yang dihadapi para nelayan agar teratasi.
Pihaknya menginginkan nelayan tidak tertinggal informasi.
"Semoga kami terus mendapatkan pendampingan dan bantuan untuk kesejahteraan nelayan ke depannya," kata dia
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022