Gubernur klaim serapan anggaran Sumut sudah 72,9 persen

"Saat ini Sumut nomor delapan dalam penyerapan anggaran dari 34 provinsi di Indonesia. Sudah 72,9 persen," kata Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai Rapat Asistensi Pengelolaan Keuangan Terkait Percepatan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi PPKM di Medan, Senin (29/1) 

Gubernur mengatakan bahwa serapan anggaran belanja Sumut hingga November 2021 ini lebih tinggi daripada realisasi anggaran pada 2020 yang hanya mencapai 55 persen.

Baca juga: Pemprov Sumut siapkan lokasi karantina untuk pelanggar PPKM Level 3

"Tahun lalu kita di posisi 20 pada akhir tahun dengan serapan 50 persen, sekarang kita meningkat ke posisi delapan dengan 72,9 persen. Ada peningkatan sekitar 22 persen," ucap dia.

Ia mendorong masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk menggenjot serapan anggaran hingga Desember 2021.

"Tahun ini pastinya lebih baik dari tahun kemarin. Kita optimalkan karena kalau di akhir tahun ini tidak diserap, berarti uang dikembalikan ke negara," ujarnya.

Sementara itu menurut Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, penyerapan anggaran pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk itu, kata dia, perlu memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari inspektorat, APH, dan BPKP untuk akselerasi penyerapan anggaran serta mencegah terjadinya penyimpangan.

"Bupati atau wali kota perlu berperan aktif dalam akselerasi anggaran. Kita akan dorong itu karena tahun anggaran 2021 tinggal satu bulan lagi. Dengan begitu kita harapkan tidak terjadi penyimpangan karena kita mengerjakannya bersama-sama,” kata Kapolda.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka dan Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumut Soekowardojo.