Kemendikbud Ristek RI mencatat jumlah uang dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kota Medan mencapai Rp140 miliar pertahun.
"Total dana BOS yang beredar dari sekolah PAUD sampai SMA di Medan itu sekitar Rp140 miliar," ujar Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud Ristek, Jumerin, saat acara workshop pendidikan, di Hotel Four Point, Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (28/9).
Menurut Jumeri uang tersebut sangat besar. Dengan uang sebesar itu dia meyakini ekonomi di masa pandemi dapat kembali tumbuh.
Namun di sisi lain masih ada ditemukan kepala sekolah yang tidak nyaman menggunakan dana BOS. Takut berurusan dengan aparat penegak hukum ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menjawab keluhan kepala sekolah itu, Jumeri menegaskan Kemendikbud Ristek membuat aplikasi sistem informasi pengadaan di sekolah (SiPlah).
Baca juga: Kemendikbud Ristek tampung masukan dari Pemkot Medan
"Mintalah warung-warung di sekitar sekolah masuk ke SiPlah, biar bisa sekolah belanja di sana, ekonomi pun berputar," tuturnya.
Jumeri paham mengenai kondisi psikologis kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS. Pasalnya, sebelum berada di posisi saat ini Jumeri adalah kepala sekolah.
"Saya pengalaman jadi kepala sekolah, banyak kepala sekolah yang tidak tenang menggunakan dana BOS. Mengapa kepala sekolah butuh tentram dan tidur nyenyak, biar bisa memimpin guru dalam membuat pembelajaran," bebernya.
Apabila kepala sekolah disibukkan dengan urusan dengan aparat penegak hukum, LSM maka fokus pengembangan pendidikan tidak dapat dilakukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Total dana BOS yang beredar dari sekolah PAUD sampai SMA di Medan itu sekitar Rp140 miliar," ujar Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud Ristek, Jumerin, saat acara workshop pendidikan, di Hotel Four Point, Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (28/9).
Menurut Jumeri uang tersebut sangat besar. Dengan uang sebesar itu dia meyakini ekonomi di masa pandemi dapat kembali tumbuh.
Namun di sisi lain masih ada ditemukan kepala sekolah yang tidak nyaman menggunakan dana BOS. Takut berurusan dengan aparat penegak hukum ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menjawab keluhan kepala sekolah itu, Jumeri menegaskan Kemendikbud Ristek membuat aplikasi sistem informasi pengadaan di sekolah (SiPlah).
Baca juga: Kemendikbud Ristek tampung masukan dari Pemkot Medan
"Mintalah warung-warung di sekitar sekolah masuk ke SiPlah, biar bisa sekolah belanja di sana, ekonomi pun berputar," tuturnya.
Jumeri paham mengenai kondisi psikologis kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS. Pasalnya, sebelum berada di posisi saat ini Jumeri adalah kepala sekolah.
"Saya pengalaman jadi kepala sekolah, banyak kepala sekolah yang tidak tenang menggunakan dana BOS. Mengapa kepala sekolah butuh tentram dan tidur nyenyak, biar bisa memimpin guru dalam membuat pembelajaran," bebernya.
Apabila kepala sekolah disibukkan dengan urusan dengan aparat penegak hukum, LSM maka fokus pengembangan pendidikan tidak dapat dilakukan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021