Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan berbicara kepada anggota parlemen pada Selasa tentang rencananya untuk memperbaiki sistem perawatan sosial Inggris yang "rusak".
Rencana Johnson itu membuat banyak orang di partainya sendiri sangat marah karena dia ingin membayarnya dengan menaikkan pajak yang dianggap telah melanggar janjinya dalam pemilu.
Selama bertahun-tahun, para pemimpin Inggris telah berusaha menemukan cara untuk membayar perawatan sosial tanpa membahayakan dukungan publik. Pada 2019, Johnson mengatakan dia punya rencana untuk perawatan sosial tanpa menaikkan pajak.
Di bawah sistem perawatan saat ini, siapa pun dengan kekayaan lebih dari 23.350 pound (Rp459 juta) membayar perawatan mereka secara penuh. Hal ini dapat menyebabkan biaya naik dan likuidasi semua aset seseorang.
Baca juga: PM Inggris minta klub-klub ikuti langkah Chelsea dan City
Biaya perawatan di Inggris akan melambung seiring bertambahnya usia populasi.
"Kita harus bertindak sekarang untuk memastikan sistem kesehatan dan perawatan memiliki dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk terus memerangi COVID dan mulai mengatasi tunggakan, dan mengakhiri ketidakadilan biaya bencana untuk perawatan sosial," kata Johnson dalam pidatonya di parlemen, menurut ringkasan yang dirilis oleh kantornya.
"Pemerintah saya tidak akan menghindari keputusan sulit yang diperlukan untuk mendapatkan perawatan pasien NHS (Layanan Kesehatan Nasional) yang mereka butuhkan dan untuk memperbaiki sistem perawatan sosial kita yang rusak."
Ringkasan pidato itu tidak merinci rencana pembiayaan, tetapi media Inggris telah melaporkan bahwa Johnson ingin menaikkan pajak Asuransi Nasional (NI) yang dibayarkan oleh pekerja untuk mensubsidi perawatan bagi pensiunan, termasuk pensiunan kaya.
Banyak anggota parlemen dari Partai Konservatif Johnson khawatir hal itu akan merugikan pekerja muda berpenghasilan rendah dan melanggar janji pemilu 2019 untuk tidak menaikkan tingkat NI.
Pemerintah mengatakan pada Senin akan menyisihkan 5,4 miliar pound (Rp106 triliun) lebih lanjut selama enam bulan ke depan untuk membantu NHS menutupi biaya tambahan dari pandemi COVID-19 dan untuk mengatasi biaya keseluruhan perawatan yang sangat besar.
Johnson, menteri keuangan Rishi Sunak dan menteri kesehatan Sajid Javid akan melanjutkan pernyataan ke parlemen itu dengan konferensi pers pada Selasa sore, kantor Johnson menambahkan.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Rencana Johnson itu membuat banyak orang di partainya sendiri sangat marah karena dia ingin membayarnya dengan menaikkan pajak yang dianggap telah melanggar janjinya dalam pemilu.
Selama bertahun-tahun, para pemimpin Inggris telah berusaha menemukan cara untuk membayar perawatan sosial tanpa membahayakan dukungan publik. Pada 2019, Johnson mengatakan dia punya rencana untuk perawatan sosial tanpa menaikkan pajak.
Di bawah sistem perawatan saat ini, siapa pun dengan kekayaan lebih dari 23.350 pound (Rp459 juta) membayar perawatan mereka secara penuh. Hal ini dapat menyebabkan biaya naik dan likuidasi semua aset seseorang.
Baca juga: PM Inggris minta klub-klub ikuti langkah Chelsea dan City
Biaya perawatan di Inggris akan melambung seiring bertambahnya usia populasi.
"Kita harus bertindak sekarang untuk memastikan sistem kesehatan dan perawatan memiliki dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk terus memerangi COVID dan mulai mengatasi tunggakan, dan mengakhiri ketidakadilan biaya bencana untuk perawatan sosial," kata Johnson dalam pidatonya di parlemen, menurut ringkasan yang dirilis oleh kantornya.
"Pemerintah saya tidak akan menghindari keputusan sulit yang diperlukan untuk mendapatkan perawatan pasien NHS (Layanan Kesehatan Nasional) yang mereka butuhkan dan untuk memperbaiki sistem perawatan sosial kita yang rusak."
Ringkasan pidato itu tidak merinci rencana pembiayaan, tetapi media Inggris telah melaporkan bahwa Johnson ingin menaikkan pajak Asuransi Nasional (NI) yang dibayarkan oleh pekerja untuk mensubsidi perawatan bagi pensiunan, termasuk pensiunan kaya.
Banyak anggota parlemen dari Partai Konservatif Johnson khawatir hal itu akan merugikan pekerja muda berpenghasilan rendah dan melanggar janji pemilu 2019 untuk tidak menaikkan tingkat NI.
Pemerintah mengatakan pada Senin akan menyisihkan 5,4 miliar pound (Rp106 triliun) lebih lanjut selama enam bulan ke depan untuk membantu NHS menutupi biaya tambahan dari pandemi COVID-19 dan untuk mengatasi biaya keseluruhan perawatan yang sangat besar.
Johnson, menteri keuangan Rishi Sunak dan menteri kesehatan Sajid Javid akan melanjutkan pernyataan ke parlemen itu dengan konferensi pers pada Selasa sore, kantor Johnson menambahkan.
Sumber: Reuters
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021