Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly P.Pasaribu meminta dalam hal penanganan bencana di upayakan harus cepat dan tepat untuk meminimalisir kerugian ditimbulkan.
Harapan Bupati itu disampaikannya kepada aparaturnya di acara sosialisasi penataan organisasi dalam hal penanggulangan bencana, di Aula Bappeda Tapsel, di Sipirok, Kamis (2/9).
Sosialisasi ini kata Kalaksa BPBD Tapsel Ilham Suhardi sebelumnya, narasumbernya Perdin P Lubis (perancang ahli muda) dan Astri Yayanti (perancang ahli pertama) dari Kanwil Kemenkum dan HAM Sumut, dengan pesertanya OPD, Camat dan Dunia Usaha wilayah itu.
Baca juga: SMAN1 Sipirok mulai belajar tatap muka dengan prokes yang ketat
Lebih lanjut, Bupati, katakan, bahwa penanggulangan bencana suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu guna meningkatkan kualitas berhubungan observasi, analisis, pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, maupun rekontruksi akibat bencana.
"Contoh bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor yang mengancam jiwa manusia, harta benda, kerusakan lingkungan dan lainnya bilamana penanganan terlambat ditangani khawatir bisa kerugian semakin bertambah," katanya.
Tapsel sendiri adalah daerah rawan bencana, karenanya sosialisasi sebagai tindaklanjut UU nomor 24/2017 pasal 9 (a) tentang penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah ini penting.
"Karenanya juga diingatkan seluruh jajarannya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait penanggulangan bencana tetap mengacu para regulasi yang ada, dan tanpa mengurangi ruang gerak menjalankan tugas," tegasnya.
Lebih jauh Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapsel Ilham Suhardi, menjelaskan, sosialiasi ini bertujuan penguatan peraturan daerah terkait penanggulangan bencana sebagai pedoman pelayanan kebencanaan di Tapsel.
"Harapan kita semua aparatur yang mengikuti sosialisasi dapat memberikan kontribusi dalam kesempurnaan rancangan peraturan daerah nantinya sehingga pelayanan kebencanaan Tapsel dapat lebih meningkat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Harapan Bupati itu disampaikannya kepada aparaturnya di acara sosialisasi penataan organisasi dalam hal penanggulangan bencana, di Aula Bappeda Tapsel, di Sipirok, Kamis (2/9).
Sosialisasi ini kata Kalaksa BPBD Tapsel Ilham Suhardi sebelumnya, narasumbernya Perdin P Lubis (perancang ahli muda) dan Astri Yayanti (perancang ahli pertama) dari Kanwil Kemenkum dan HAM Sumut, dengan pesertanya OPD, Camat dan Dunia Usaha wilayah itu.
Baca juga: SMAN1 Sipirok mulai belajar tatap muka dengan prokes yang ketat
Lebih lanjut, Bupati, katakan, bahwa penanggulangan bencana suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu guna meningkatkan kualitas berhubungan observasi, analisis, pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, maupun rekontruksi akibat bencana.
"Contoh bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor yang mengancam jiwa manusia, harta benda, kerusakan lingkungan dan lainnya bilamana penanganan terlambat ditangani khawatir bisa kerugian semakin bertambah," katanya.
Tapsel sendiri adalah daerah rawan bencana, karenanya sosialisasi sebagai tindaklanjut UU nomor 24/2017 pasal 9 (a) tentang penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah ini penting.
"Karenanya juga diingatkan seluruh jajarannya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait penanggulangan bencana tetap mengacu para regulasi yang ada, dan tanpa mengurangi ruang gerak menjalankan tugas," tegasnya.
Lebih jauh Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapsel Ilham Suhardi, menjelaskan, sosialiasi ini bertujuan penguatan peraturan daerah terkait penanggulangan bencana sebagai pedoman pelayanan kebencanaan di Tapsel.
"Harapan kita semua aparatur yang mengikuti sosialisasi dapat memberikan kontribusi dalam kesempurnaan rancangan peraturan daerah nantinya sehingga pelayanan kebencanaan Tapsel dapat lebih meningkat," katanya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021