Komisioner KPK Lili Pintauli, dalam sidang majelis etik Dewan Pengawas KPK, terungkap pernah menghubungi Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan menyatakan telah membuat malu karena terlibat kasus dugaan penerimaan suap senilai Rp200 juta.
"Terungkap pada Juli 2020, setelah terjadi pertemuan dan perkenalan dengan M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai dalam perjalanan dari Kualanamu ke Jakarta, terperiksa menghubungi M Syahrial melalui telepon dan mengatakan 'Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil'," kata anggota majelis etik Albertina Ho di gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK Jakarta, Senin (30/8)
Atas pernyataan tersebut, M Syahrial lalu mengatakan "Itu perkara lama Bu, tolong dibantu", lalu Lili menjawab "Banyak berdoalah kau".
Syahrial pada September 2019 diketahui pernah dipanggil dan diperiksa KPK dalam tahap penyelidikan dan KPK menetapkan telah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.
Baca juga: OTT lagi, KPK tangkap Bupati Probolinggo bersama sembilan orang lainnya
"Terperiksa di persidangan tidak dapat menjelaskan berkas atau surat atau catatan apa yang ada di mejanya sehingga terperiksa menghubungi M Syahrial dan mengatakan 'Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil'," ungkap Albertina.
Dalam persidangan etik, menurut Albertina, beberapa saksi di antaranya Sylvianne Rose selaku sekretaris Lili, Heni Rosmawati selaku Kepala Sekretariat Pimpinan, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango selaku pimpinan KPK, Firli Bahuri selaku Ketua KPK, semua mengatakan tidak pernah ada berkas atau catatan apapun yang beredar di pimpinan KPK pada tahun 2020 yang berhubungan dengan kasus korupsi jual beli jabatan yang menyangkut M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai.
"Bahkan melalui penelusuran surat-surat yang beredar di pimpinan KPK juga tidak ditemukan," ungkap Albertina.
Terlepas Lili tidak dapat menjelaskan apa yang ada di mejanya namun sewaktu Lili menghubungi Syahrial dan mengatakan "Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil", majelis etik berpendapat Lili sudah mengetahui bahwa M Syahrial terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang sedang ditangani KPK.
"Hal itu diperkuat dengan jawaban 'Itu perkara lama Bu, Tolong dibantulah," ungkap Albertina.
Pada 15 April 2021 lalu terbit surat perintah penyidikan (sprindik) yang menetapkan Syahrial sebagai tersangka penerima suap dan Yusmada selaku Sekretaris Daerah kota Tanjungbalai sebagai pemberi suap dalam kasus suap jual beli kota Tanjungbalai yaitu sprin.dik/28/DIK00/01/04/2021.
Lili juga tidak pernah memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai hubungannya dengan M Syahrial.
"Terperiksa baru memberitahukan setelah ditanyakan oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK karena masalah tersebut telah viral diberitakan di media sosial," ungkap Albertina.
Menurut majelis etik, seharusnya Lili memberitahukan kepada pimpinan KPK lain segera setelah hubungan tersebut terjadi namun hal itu tidak dilakukan.
"Bahkan setelah terbitnya sprindik atas nama M Syahrial, terperiksa yang seharusnya menyampaikan ada benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perkara tersebut karena pernah berhubungan dengan M Syarial juga tidak dilakukan oleh terperiksa," kata Albertina.
Dalam sidang diputuskan Lili Pintauli terbukti melakukan pelanggaran etik sehingga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Terungkap pada Juli 2020, setelah terjadi pertemuan dan perkenalan dengan M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai dalam perjalanan dari Kualanamu ke Jakarta, terperiksa menghubungi M Syahrial melalui telepon dan mengatakan 'Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil'," kata anggota majelis etik Albertina Ho di gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK Jakarta, Senin (30/8)
Atas pernyataan tersebut, M Syahrial lalu mengatakan "Itu perkara lama Bu, tolong dibantu", lalu Lili menjawab "Banyak berdoalah kau".
Syahrial pada September 2019 diketahui pernah dipanggil dan diperiksa KPK dalam tahap penyelidikan dan KPK menetapkan telah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.
Baca juga: OTT lagi, KPK tangkap Bupati Probolinggo bersama sembilan orang lainnya
"Terperiksa di persidangan tidak dapat menjelaskan berkas atau surat atau catatan apa yang ada di mejanya sehingga terperiksa menghubungi M Syahrial dan mengatakan 'Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil'," ungkap Albertina.
Dalam persidangan etik, menurut Albertina, beberapa saksi di antaranya Sylvianne Rose selaku sekretaris Lili, Heni Rosmawati selaku Kepala Sekretariat Pimpinan, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango selaku pimpinan KPK, Firli Bahuri selaku Ketua KPK, semua mengatakan tidak pernah ada berkas atau catatan apapun yang beredar di pimpinan KPK pada tahun 2020 yang berhubungan dengan kasus korupsi jual beli jabatan yang menyangkut M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai.
"Bahkan melalui penelusuran surat-surat yang beredar di pimpinan KPK juga tidak ditemukan," ungkap Albertina.
Terlepas Lili tidak dapat menjelaskan apa yang ada di mejanya namun sewaktu Lili menghubungi Syahrial dan mengatakan "Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp200 juta masih kau ambil", majelis etik berpendapat Lili sudah mengetahui bahwa M Syahrial terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang sedang ditangani KPK.
"Hal itu diperkuat dengan jawaban 'Itu perkara lama Bu, Tolong dibantulah," ungkap Albertina.
Pada 15 April 2021 lalu terbit surat perintah penyidikan (sprindik) yang menetapkan Syahrial sebagai tersangka penerima suap dan Yusmada selaku Sekretaris Daerah kota Tanjungbalai sebagai pemberi suap dalam kasus suap jual beli kota Tanjungbalai yaitu sprin.dik/28/DIK00/01/04/2021.
Lili juga tidak pernah memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai hubungannya dengan M Syahrial.
"Terperiksa baru memberitahukan setelah ditanyakan oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK karena masalah tersebut telah viral diberitakan di media sosial," ungkap Albertina.
Menurut majelis etik, seharusnya Lili memberitahukan kepada pimpinan KPK lain segera setelah hubungan tersebut terjadi namun hal itu tidak dilakukan.
"Bahkan setelah terbitnya sprindik atas nama M Syahrial, terperiksa yang seharusnya menyampaikan ada benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perkara tersebut karena pernah berhubungan dengan M Syarial juga tidak dilakukan oleh terperiksa," kata Albertina.
Dalam sidang diputuskan Lili Pintauli terbukti melakukan pelanggaran etik sehingga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021