Wali Kota Medan, Sumatera Utara Bobby Nasution mengubah sistem pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir guna menghilangkan sebutan daerah setempat sebagai kota terjorok pada 2019 karena pengelolaan TPA di Medan Marelan yang menggunakan sistem terbuka.
"Sekarang ini, kami sedang mengubah sistem di TPA dari 'open dumping' (pembuangan terbuka) menjadi 'sanitary landfill' (sanitari TPA)," ucap dia usai mengikuti rapat studi kelayakan pemanfaatan sampah Kota Medan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Medan, Selasa (6/7).
Pemkot Medan menargetkan persoalan mengatasi sampah dengan mengubah sistem dari pengelolaan "open dumping" menjadi "sanitary landfill" sesuai dengan Undang-Undang No.18/2008 tersebut, rampung sebelum 2024.
Baca juga: Pemkot Medan tunggu instruksi pusat terkait perpanjangan PPKM Mikro
Selain itu, ia menjelaskan, "sanitary landfill" merupakan pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung berkolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang.
"Alhamdulillah sudah kita miliki lahan seluas 16,3 hektare yang siap dijadikan TPA regional di Desa Sumbul Sinembah, Tanjung Mulia Hilir dan nantinya menggunakan sistem 'sanitary landfill'," kata Bobby.
Namun pihaknya meminta pimpinan OPD terkait membantu studi kelayakan Kementerian ESDM ini dengan memberikan data secara terbuka dibutuhkan oleh tim peneliti.
Baca juga: Pemkot Medan genjot target penerima vaksinasi COVID-19
"Data-data yang diberikan akan sangat berpengaruh pada hasil studi tersebut," kata dia.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Badan Litbang Kementerian ESDM, Haryanto, mengatakan studi kelayakan ini untuk melihat sistem yang akan diterapkan bagi sampah Kota Medan.
"Kami berharap 'output' dari kegiatan dapat menghasilkan studi apakah sistem RDF
(Refused Derived Fuel) ini layak atau tidak diterapkan untuk pengolahan sampah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Sekarang ini, kami sedang mengubah sistem di TPA dari 'open dumping' (pembuangan terbuka) menjadi 'sanitary landfill' (sanitari TPA)," ucap dia usai mengikuti rapat studi kelayakan pemanfaatan sampah Kota Medan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Medan, Selasa (6/7).
Pemkot Medan menargetkan persoalan mengatasi sampah dengan mengubah sistem dari pengelolaan "open dumping" menjadi "sanitary landfill" sesuai dengan Undang-Undang No.18/2008 tersebut, rampung sebelum 2024.
Baca juga: Pemkot Medan tunggu instruksi pusat terkait perpanjangan PPKM Mikro
Selain itu, ia menjelaskan, "sanitary landfill" merupakan pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung berkolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang.
"Alhamdulillah sudah kita miliki lahan seluas 16,3 hektare yang siap dijadikan TPA regional di Desa Sumbul Sinembah, Tanjung Mulia Hilir dan nantinya menggunakan sistem 'sanitary landfill'," kata Bobby.
Namun pihaknya meminta pimpinan OPD terkait membantu studi kelayakan Kementerian ESDM ini dengan memberikan data secara terbuka dibutuhkan oleh tim peneliti.
Baca juga: Pemkot Medan genjot target penerima vaksinasi COVID-19
"Data-data yang diberikan akan sangat berpengaruh pada hasil studi tersebut," kata dia.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Badan Litbang Kementerian ESDM, Haryanto, mengatakan studi kelayakan ini untuk melihat sistem yang akan diterapkan bagi sampah Kota Medan.
"Kami berharap 'output' dari kegiatan dapat menghasilkan studi apakah sistem RDF
(Refused Derived Fuel) ini layak atau tidak diterapkan untuk pengolahan sampah," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021