Juru Bicara Satgas COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengemukakan pemerintah telah mengklarifikasi sekitar 8 ribu kabar bohong atau hoaks seputar pandemi COVID-19 yang beredar di masyarakat.
"Hari-hari saya melawan hoaks. Ada 8 ribu hoaks yang berkaitan sama COVID-19. Ada yang dibuat sumbernya dengan mencantumkan media kredibel. Sekarang semakin parah niatnya," katanya dalam acara bincang-bincang di Kantor Redaksi ANTARA, Jakarta Pusat, Selasa (8/6).
Baca juga: 11,3 juta penduduk Indonesia sudah jalani vaksinasi COVID-19
Menurut Reisa, seluruh kabar bohong tersebut ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak setahun Reisa bertugas sebagai juru bicara pemerintah terkait COVID-19.
Kemkominfo telah memiliki sistem penanggulangan hoaks yang disebut sebagai Hoax Buster sebagai kanal untuk menetralisasi kabar bohong yang beredar di masyarakat.
Baca juga: Pemkab Sergai jemput bola vaksinasi COVID-19 bagi lansia
Seluruh berita bohong yang beredar di masyarakat kemudian di tarik oleh tim verifikasi Kominfo untuk diklarifikasi, apakah termasuk fakta, disinformasi atau kabar yang tidak lengkap.
Pernyataan klarifikasi tersebut kemudian dikumpulkan dalam kanal Hoax Buster yang ada di laman www.covid-19.go.id.
Baca juga: Satgas: Masyarakat Sumut masih abai pada protokol kesehatan
"Bulan kedua saya gabung sebagai Juru Bicara COVID-19, kita sempat melakukan pengarahan untuk membahas kabar bohong. Bebannya berat juga kalau setiap hari hoaks terus, makanya dibuat Hoax Buster," katanya.
Reisa mengatakan Kemkominfo juga menspesifikasi kabar bohong berdasarkan isu yang diangkat, misalnya terkait vaksin, penyakit, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).
"Misalnya isu tentang presiden tidak divaksin, jarum suntiknya tidak masuk dan lain-lain. Kita buat semacam link klarifikasi yang bisa memudahkan masyarakat memantau akurasi dari kabar yang beredar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Hari-hari saya melawan hoaks. Ada 8 ribu hoaks yang berkaitan sama COVID-19. Ada yang dibuat sumbernya dengan mencantumkan media kredibel. Sekarang semakin parah niatnya," katanya dalam acara bincang-bincang di Kantor Redaksi ANTARA, Jakarta Pusat, Selasa (8/6).
Baca juga: 11,3 juta penduduk Indonesia sudah jalani vaksinasi COVID-19
Menurut Reisa, seluruh kabar bohong tersebut ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak setahun Reisa bertugas sebagai juru bicara pemerintah terkait COVID-19.
Kemkominfo telah memiliki sistem penanggulangan hoaks yang disebut sebagai Hoax Buster sebagai kanal untuk menetralisasi kabar bohong yang beredar di masyarakat.
Baca juga: Pemkab Sergai jemput bola vaksinasi COVID-19 bagi lansia
Seluruh berita bohong yang beredar di masyarakat kemudian di tarik oleh tim verifikasi Kominfo untuk diklarifikasi, apakah termasuk fakta, disinformasi atau kabar yang tidak lengkap.
Pernyataan klarifikasi tersebut kemudian dikumpulkan dalam kanal Hoax Buster yang ada di laman www.covid-19.go.id.
Baca juga: Satgas: Masyarakat Sumut masih abai pada protokol kesehatan
"Bulan kedua saya gabung sebagai Juru Bicara COVID-19, kita sempat melakukan pengarahan untuk membahas kabar bohong. Bebannya berat juga kalau setiap hari hoaks terus, makanya dibuat Hoax Buster," katanya.
Reisa mengatakan Kemkominfo juga menspesifikasi kabar bohong berdasarkan isu yang diangkat, misalnya terkait vaksin, penyakit, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).
"Misalnya isu tentang presiden tidak divaksin, jarum suntiknya tidak masuk dan lain-lain. Kita buat semacam link klarifikasi yang bisa memudahkan masyarakat memantau akurasi dari kabar yang beredar," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021