Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Sekretaris Daerah Indra Salahuddin menandatangani Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2021 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Hal itu disampaikan Sekda Langkat Indra Salahuddin, di Stabat, Kamis (4/3).
Indra menyampaikan dirinya mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA dalam penandatangan itu yang juga disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Baca juga: Anggota DPRD Langkat hentikan aktivitas galian C tanpa izin
Indra juga menjelaskan penandatanganan itu bersama 37 kepala daerah yang ikut menandatangani MPP 2021 ini, dimana Langkat perwakilan dari Sumatera Utara.
"Pemkab Langkat akan berupaya semaksimal mungkin membangun MPP, dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terlebih, pada pandemi COVID-19 saat ini," sebutnya.
Menteri Tjahjo pada sambutannya mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa perjalanan membangun MPP di kabupaten dan kota masih panjang. Fokus utamanya, memberikan berbagai layanan yang paling mendasar untuk masyarakat.
Kementerian PANRB turut mendorong percepatan pembangunan MPP di tengah pandemi, salah satunya dengan melakukan peresmian MPP secara virtual demi memberikan kepastian pelayanan publik.
Pada kesempatan itu Kementerian PANRB juga menghadirkan dua narasumber untuk berbagi pengetahuan terkait pelayanan publik. Pertama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung memberikan materi tentang Pelayanan Publik bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
Selain itu juga Bupati Pandeglang Irna Narulita mengulas Best Practices Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pandeglang.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Hal itu disampaikan Sekda Langkat Indra Salahuddin, di Stabat, Kamis (4/3).
Indra menyampaikan dirinya mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA dalam penandatangan itu yang juga disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Baca juga: Anggota DPRD Langkat hentikan aktivitas galian C tanpa izin
Indra juga menjelaskan penandatanganan itu bersama 37 kepala daerah yang ikut menandatangani MPP 2021 ini, dimana Langkat perwakilan dari Sumatera Utara.
"Pemkab Langkat akan berupaya semaksimal mungkin membangun MPP, dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terlebih, pada pandemi COVID-19 saat ini," sebutnya.
Menteri Tjahjo pada sambutannya mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa perjalanan membangun MPP di kabupaten dan kota masih panjang. Fokus utamanya, memberikan berbagai layanan yang paling mendasar untuk masyarakat.
Kementerian PANRB turut mendorong percepatan pembangunan MPP di tengah pandemi, salah satunya dengan melakukan peresmian MPP secara virtual demi memberikan kepastian pelayanan publik.
Pada kesempatan itu Kementerian PANRB juga menghadirkan dua narasumber untuk berbagi pengetahuan terkait pelayanan publik. Pertama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung memberikan materi tentang Pelayanan Publik bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
Selain itu juga Bupati Pandeglang Irna Narulita mengulas Best Practices Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pandeglang.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021