Satuan tugas penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat mengimbau masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun vaksin COVID-19 sudah didatangkan pemerintah ke Indonesia.
"Program vaksinasi tidak serta merta kita bebas beraktivitas tanpa protokol kesehatan. Waspada tetap wajib karena belum semua warga diberikan vaksin," ucap juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat, dr Arnold Tiniap di Manokwari, Sabtu (12/12).
Ia menerangkan Indonesia beberapa waktu lalu sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang didatangkan dari Tiongkok. Masih ada sejumlah tahapan sebelum vaksinasi dilakukan di seluruh daerah.
Baca juga: Pangdam I/BB: Operasi pendisiplinan prokes tetap gencar dilakukan
Arnold mengutarakan bahwa dosis vaksin yang dibeli pemerintah masih terbatas. Sehingga program vaksinasi belum bisa dilakukan untuk seluruh penduduk di Indonesia, termasuk di Papua Barat.
Menurutnya, vaksinasi akan diprioritaskan bagi kelompok yang berada pada garis terdepan dalam penanganan COVID-19 seperti tenaga kesehatan serta TNI/Polri.
"Termasuk guru karena mulai tahun depan pemerintah akan menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Belum bisa semua, sehingga protokol kesehatan tetap wajib," katanya lagi.
Bahkan menurutnya, protokol kesehatan pun masih wajib bagi mereka yang sudah diberikan vaksin.
Dia menjelaskan vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh agar lebih peka serta kuat dalam melawan virus. Vaksinasi setidaknya harus dilakukan terhadap 70 hingga 80 persen dari total jumlah penduduk.
"Kalau sudah mencapai 70 hingga 80 persen baru protokol kesehatan bisa diperlonggar. Sepanjang itu belum tercapai kita harus tetap waspada, memakai masker, jaga jarak, rutin cuci tangan dan lain sebagainya," kata Tiniap menjelaskan.
Ia mengutarakan saat ini di Papua Barat masih memiliki 496 pasien aktif COVID-19 serta 860 orang dalam pemantauan karena memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif.
"Temuan kasus baru masih terjadi di sejumlah daerah Papua Barat. Artinya, penularan virus masih ada di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus tetap waspada," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Program vaksinasi tidak serta merta kita bebas beraktivitas tanpa protokol kesehatan. Waspada tetap wajib karena belum semua warga diberikan vaksin," ucap juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat, dr Arnold Tiniap di Manokwari, Sabtu (12/12).
Ia menerangkan Indonesia beberapa waktu lalu sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang didatangkan dari Tiongkok. Masih ada sejumlah tahapan sebelum vaksinasi dilakukan di seluruh daerah.
Baca juga: Pangdam I/BB: Operasi pendisiplinan prokes tetap gencar dilakukan
Arnold mengutarakan bahwa dosis vaksin yang dibeli pemerintah masih terbatas. Sehingga program vaksinasi belum bisa dilakukan untuk seluruh penduduk di Indonesia, termasuk di Papua Barat.
Menurutnya, vaksinasi akan diprioritaskan bagi kelompok yang berada pada garis terdepan dalam penanganan COVID-19 seperti tenaga kesehatan serta TNI/Polri.
"Termasuk guru karena mulai tahun depan pemerintah akan menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Belum bisa semua, sehingga protokol kesehatan tetap wajib," katanya lagi.
Bahkan menurutnya, protokol kesehatan pun masih wajib bagi mereka yang sudah diberikan vaksin.
Dia menjelaskan vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh agar lebih peka serta kuat dalam melawan virus. Vaksinasi setidaknya harus dilakukan terhadap 70 hingga 80 persen dari total jumlah penduduk.
"Kalau sudah mencapai 70 hingga 80 persen baru protokol kesehatan bisa diperlonggar. Sepanjang itu belum tercapai kita harus tetap waspada, memakai masker, jaga jarak, rutin cuci tangan dan lain sebagainya," kata Tiniap menjelaskan.
Ia mengutarakan saat ini di Papua Barat masih memiliki 496 pasien aktif COVID-19 serta 860 orang dalam pemantauan karena memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif.
"Temuan kasus baru masih terjadi di sejumlah daerah Papua Barat. Artinya, penularan virus masih ada di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus tetap waspada," katanya.*
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020