Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat meminta Pemkab Langkat agar konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan program yang memihak kepentingan masyarakat, dalam pemerataan pembangunan infrastruktur 23 kecamatan sesuai dengan visi dan misi Bupati Langkat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Langkat H Rahmanuddin Rangkuti SH MKn, di Stabat, Selasa.
Fraksi Gerindra mengingatkan pelaksanaan APBD bisa dilaksanakan lebih awal, sehingga proses kegiatan dapat dilaksanakan secepat mungkin dan mengoptimalkan peran LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel.
Baca juga: F-PDIP DPRD Langkat minta prioritas pembangunan di desa-desa
Baca juga: F-Gerindra DPRD Langkat minta OPD dalam pembahasan banggar item per item
Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan output sekaligus menjaga netralitas proses kepentingan publik dan menjaga netralitas proses pelelangan dari segala bentuk intervensi kepentingan sebagai wujud keinginan sebagian golongan atau perseorangan.
Pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses, menyerap aspirasi rakyat, studi banding, masukan kelompok pakar kiranya seluruh OPD dapat menampung, jangan hanya sebagai seremonial belaka, yang sudah ditampung oleh OPD untuk dapat realisasikan sebagai komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Langkat.
Pihaknya juga meminta peran aktif Pemkab Langkat untuk berkordinasi dengan pemerimtah pusat dalam proses penyelesaian pembangunan jembatan Sei Wampu yang sudah terbengkalai beetahun-tahun dikhawatirkan menjadi rongsokan besi tua, kata Rahmanuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu disampaikan anggota DPRD Langkat H Rahmanuddin Rangkuti SH MKn, di Stabat, Selasa.
Fraksi Gerindra mengingatkan pelaksanaan APBD bisa dilaksanakan lebih awal, sehingga proses kegiatan dapat dilaksanakan secepat mungkin dan mengoptimalkan peran LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel.
Baca juga: F-PDIP DPRD Langkat minta prioritas pembangunan di desa-desa
Baca juga: F-Gerindra DPRD Langkat minta OPD dalam pembahasan banggar item per item
Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan output sekaligus menjaga netralitas proses kepentingan publik dan menjaga netralitas proses pelelangan dari segala bentuk intervensi kepentingan sebagai wujud keinginan sebagian golongan atau perseorangan.
Pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses, menyerap aspirasi rakyat, studi banding, masukan kelompok pakar kiranya seluruh OPD dapat menampung, jangan hanya sebagai seremonial belaka, yang sudah ditampung oleh OPD untuk dapat realisasikan sebagai komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Langkat.
Pihaknya juga meminta peran aktif Pemkab Langkat untuk berkordinasi dengan pemerimtah pusat dalam proses penyelesaian pembangunan jembatan Sei Wampu yang sudah terbengkalai beetahun-tahun dikhawatirkan menjadi rongsokan besi tua, kata Rahmanuddin.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020