Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat meminta seluruh OPD dalam pembahasan banggar R-APBD 2021 dapat menjelaskan item per item jangan hanya copy paste dari kegiatan sebelumnya.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerinda DPRD Langkat H Rahmanuddin Rangkuti SH MKn, di Stabat, Senin, dalam pandangan umum fraksinya atas Ranperda APBD Langkat 2021.
Hal ini dimaksudkan agar kualitas Ranperda APBD 2021, mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efesien, efektif, sasaran terhadap target khusus pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta dampak terhadap perubahan sosial akibat pandemi COVID-19 ini.
Untuk itu Fraksi Partai Gerindra DPRD Langkat meminta kepada Pemkab dalam mengusulkan setiap anggaran daerah senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perda, sehingga terhindar dari tumpang tindihnya suatu kegiatan yang didanai dari berbagai sumber, katanya.
Rahmanuddin Rangkuti berharap agar Pemkab menggerakkan kembali roda perekonomian baik melalui usaha mikro, pertanian, industri dan lainnya.
Termasuk menyelesaikan program prasarana yang memiliki daya dukung terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas dibidang kesehatan dan pendidikan serta bantuan langsung akibat dampak COVID-19 yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat dirasakan masyarakat secara merata, ujar Rahmanuddin.
Pihaknya juga mengingatkan Pemkab Langkat, dalam melaksanakan Pengamanan Jaring Sosial (JPS) sudah banyak bantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemkab melalui BST Kemensos, BLT Dana Desa, diharapkan ke depannya tidak terjadi tumpang tindih.
"Kami mengingatkan Pemkab Langkat jangan bermain dalam kesalahan data penerima sehingga banyak masyarakat yang tidak terdata menerima bantuan tersebut," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerinda DPRD Langkat H Rahmanuddin Rangkuti SH MKn, di Stabat, Senin, dalam pandangan umum fraksinya atas Ranperda APBD Langkat 2021.
Hal ini dimaksudkan agar kualitas Ranperda APBD 2021, mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efesien, efektif, sasaran terhadap target khusus pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta dampak terhadap perubahan sosial akibat pandemi COVID-19 ini.
Untuk itu Fraksi Partai Gerindra DPRD Langkat meminta kepada Pemkab dalam mengusulkan setiap anggaran daerah senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perda, sehingga terhindar dari tumpang tindihnya suatu kegiatan yang didanai dari berbagai sumber, katanya.
Rahmanuddin Rangkuti berharap agar Pemkab menggerakkan kembali roda perekonomian baik melalui usaha mikro, pertanian, industri dan lainnya.
Termasuk menyelesaikan program prasarana yang memiliki daya dukung terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas dibidang kesehatan dan pendidikan serta bantuan langsung akibat dampak COVID-19 yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat dirasakan masyarakat secara merata, ujar Rahmanuddin.
Pihaknya juga mengingatkan Pemkab Langkat, dalam melaksanakan Pengamanan Jaring Sosial (JPS) sudah banyak bantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemkab melalui BST Kemensos, BLT Dana Desa, diharapkan ke depannya tidak terjadi tumpang tindih.
"Kami mengingatkan Pemkab Langkat jangan bermain dalam kesalahan data penerima sehingga banyak masyarakat yang tidak terdata menerima bantuan tersebut," tegasnya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020