Program Bantuan Presiden (Banpres) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp2,4 juta per penerima di Sumut sudah terealisasi sebesar Rp828,90 miliar di tengah adanya hambatan soal data calon penerima yang kurang lengkap.
"Banpres UMKM sebesar Rp828, 90 miliar itu untuk 345.373 pelaku usaha. Data itu per posisi 29 September 2020," ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumut, Wiwiek Sisto Widayat dalam pelatihan wartawan di Sibolangit, Rabu 4/11).
Baca juga: Bulog: Stok terigu Sumut aman hingga Natal dan tahun baru
Menurut dia, berdasarkan data, mayoritas Banpres UMKM disalurkan melalui Bank BNI dengan pangsa 77, 2 persen dan sisanya melalui BRI.
Ada pun berdasarkan lokasi kantor cabang bank penyalur, kata Wiwiek, sebagian besar bantuan disalurkan untuk UMKM di wilayah Kota Medan atau sebesar 31,75 persen.
Disusul Deliserdang 13,83 persen dan Tanjungbalai 6,98 persen.
"Penyaluran Banpres UMKM masih terganjal data calon penerima yang tidak lengkap khususnya yang diajukan Dinas Koperasi dan UMKM," katanya.
Wiwiek memberi contoh, dari 355.603 UMKM yang diajukan Dinas Koperasi Sumut, hanya 16 persen atau 56.971 pelaku usaha yang datanya lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi.
"Tidak lolos verifikasi karena data pelaku usaha antara lain tidak dilengkapi NIK, jenis usaha dan termasuk alamat lengkap, " ujar Wiwiek Sisto Widayat.
Kalau data yang diajukan perbankan lebih lengkap sehingga lolos verifikasi.
"BI berharap Banpres UMKM bisa terus meningkat agar kinerja UMKM bisa bangkit lagi yang mendorong pergerakan ekonomi," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020