Politeknik Pariwisata Medan bersiap untuk menjadi zona integritas yang mengutamakan pelayanan prima dan bebas dari wilayah korupsi.
"Pelayanan prima yang diberikan terutama untuk pihak eksternal yang secara langsung telah menerima manfaat dari Politeknik Pariwisata seperti orang tua mahasiswa, industri, media, mahasiswa, atau lembaga pemerintah lainnya," ujar Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan, Anwari Masatip dalam keterangan di Medan, Kamis (30/7).
Dia menjelaskan, zona integritas (ZI) adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep "Island of Integrity" (pulau integritas).
Baca juga: Poltekpar Medan serahkan bantuan COVID-19 dari Kemenparekraf
Pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Non Government Organization (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Instansi pemerintah yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi berpredikat ZI, mewujudkan komitmennya dari pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi.
Kegiatan dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan.
Baca juga: Poltekpar Medan cegah penyebaran wabah corona dengan rapid test
Anwari menyebutkan, untuk kesiapan Poltekpar Medan menjadi ZI, kampus itu mendapatkan sosialisasi lebih dalam soal ZI dari Inspektur Utama, Restog Krisna Kusuma dan Antonio Wasono dari Kemenparekraf/Baparekraf.
Poltekpar Medan ditantang untuk menciptakan inovasi sistem pelayanan prima yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu Poltekpar Medan harus mampu untuk membuat sebuah gerakan perubahan untuk menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan bersifat dinamis terhadap perubahan zaman sehingga mampu dan siap menghadapi perubahan.
"Poltekpar Medan telah memulai upaya mencapai ZI sejak dua bulan terakhir, " katanya.
Salah satu upaya adalah dengan pembuatan pakta integritas untuk mewujudkan zona ZI yang sudah ditandatangani.
"Semua upaya akan diaudit Kemenpan RB yang merupakan tim penilai ZI, " ujar Anwari.
Anwari menegaskan, Poltekpar Medan dipastikan turut melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Pelayanan prima yang diberikan terutama untuk pihak eksternal yang secara langsung telah menerima manfaat dari Politeknik Pariwisata seperti orang tua mahasiswa, industri, media, mahasiswa, atau lembaga pemerintah lainnya," ujar Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan, Anwari Masatip dalam keterangan di Medan, Kamis (30/7).
Dia menjelaskan, zona integritas (ZI) adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep "Island of Integrity" (pulau integritas).
Baca juga: Poltekpar Medan serahkan bantuan COVID-19 dari Kemenparekraf
Pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Non Government Organization (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Instansi pemerintah yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi berpredikat ZI, mewujudkan komitmennya dari pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi.
Kegiatan dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan.
Baca juga: Poltekpar Medan cegah penyebaran wabah corona dengan rapid test
Anwari menyebutkan, untuk kesiapan Poltekpar Medan menjadi ZI, kampus itu mendapatkan sosialisasi lebih dalam soal ZI dari Inspektur Utama, Restog Krisna Kusuma dan Antonio Wasono dari Kemenparekraf/Baparekraf.
Poltekpar Medan ditantang untuk menciptakan inovasi sistem pelayanan prima yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu Poltekpar Medan harus mampu untuk membuat sebuah gerakan perubahan untuk menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan bersifat dinamis terhadap perubahan zaman sehingga mampu dan siap menghadapi perubahan.
"Poltekpar Medan telah memulai upaya mencapai ZI sejak dua bulan terakhir, " katanya.
Salah satu upaya adalah dengan pembuatan pakta integritas untuk mewujudkan zona ZI yang sudah ditandatangani.
"Semua upaya akan diaudit Kemenpan RB yang merupakan tim penilai ZI, " ujar Anwari.
Anwari menegaskan, Poltekpar Medan dipastikan turut melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020