Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang kondisi penyelenggaraan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina tahun 2020.
FGD yang dilaksanakan di Wapres cafe and Resto Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan, Sabtu (27/06) dihadiri Komisioner KPU Madina, Ahmad Faisal, Divisi pengawasan Bawaslu Madina, Maklum Pelawi, Ketua PWI Kabupaten Madina Muhammad Ridwan Lubis, Sekretaris Abdul Holik dan Bendahara Zamharir Rangkuti beserta pengurus lainnya.
Baca juga: Warga Desa Lumbandolok ancam turun ke jalan jika tambang Galena beroperasi
Baca juga: PMII apresiasi peran SMGP selama pandemi COVID-19 di Madina
Hadir Ketua Umum HMI cabang Kabupaten Madina, Syukri A Harahap beserta pengurus dan Ketua PC PMII Kabupaten Madina Alwi Rahman bersama pengurus serta Presiden Mahasiswa STAIN Madina, Budi Santoso.
Ketua PWI Madina Muhammad Ridwan Lubis menyampaikan, kegiatan diskusi grup terkait kondisi pilkada Madina ini dilakukan untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan Pilkada Madina tahun 2020.
Komisioner KPU Madina, Ahmad Faisal mengapresiasi FGD yang dilaksanakan PWI.
"Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PWI Madina ini. Melalui kegiatan ini sudah mengurangi beban KPU dalam sosialasi Pilkada," ujarnya.
Dalam FGD itu, Faisal juga menjelaskan telah dimulainya tahapan-tahapan Pilkada seperti pengaktifan instansi ad hock Pilkada mulai tanggal 15 Juni yang lalu, seperti PPK di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat kelurahan/desa. Dan, saat ini KPU sedang menjalankan tahapan pemutakhiran data pemilih dan pencocokan penelitian (coklit)
"PPS dan PPK sudah diaktifkan kembali, secara umum kita sudah siap melaksanakan Pilkada di tahun 2020," ujarnya.
Terkait pendanaan pilkada, kata Faisal, sampai saat ini dana masih terjamin. Hanya saja ada penambahan anggaran yaitu pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) karena Pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Madina Divisi Pengawasan, Maklum Pelawi pada diskusi itu menjelaskan tugas Bawaslu di Pilkada Madina yakni mulai pengawasan, pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pilkada.
FGD ditutup dengan dialog dan tanya jawab antara peserta dari mahasiswa dengan penyelenggara Pemilu yaitu KPU Madina dan Bawaslu Madina.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
FGD yang dilaksanakan di Wapres cafe and Resto Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan, Sabtu (27/06) dihadiri Komisioner KPU Madina, Ahmad Faisal, Divisi pengawasan Bawaslu Madina, Maklum Pelawi, Ketua PWI Kabupaten Madina Muhammad Ridwan Lubis, Sekretaris Abdul Holik dan Bendahara Zamharir Rangkuti beserta pengurus lainnya.
Baca juga: Warga Desa Lumbandolok ancam turun ke jalan jika tambang Galena beroperasi
Baca juga: PMII apresiasi peran SMGP selama pandemi COVID-19 di Madina
Hadir Ketua Umum HMI cabang Kabupaten Madina, Syukri A Harahap beserta pengurus dan Ketua PC PMII Kabupaten Madina Alwi Rahman bersama pengurus serta Presiden Mahasiswa STAIN Madina, Budi Santoso.
Ketua PWI Madina Muhammad Ridwan Lubis menyampaikan, kegiatan diskusi grup terkait kondisi pilkada Madina ini dilakukan untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan Pilkada Madina tahun 2020.
Komisioner KPU Madina, Ahmad Faisal mengapresiasi FGD yang dilaksanakan PWI.
"Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PWI Madina ini. Melalui kegiatan ini sudah mengurangi beban KPU dalam sosialasi Pilkada," ujarnya.
Dalam FGD itu, Faisal juga menjelaskan telah dimulainya tahapan-tahapan Pilkada seperti pengaktifan instansi ad hock Pilkada mulai tanggal 15 Juni yang lalu, seperti PPK di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat kelurahan/desa. Dan, saat ini KPU sedang menjalankan tahapan pemutakhiran data pemilih dan pencocokan penelitian (coklit)
"PPS dan PPK sudah diaktifkan kembali, secara umum kita sudah siap melaksanakan Pilkada di tahun 2020," ujarnya.
Terkait pendanaan pilkada, kata Faisal, sampai saat ini dana masih terjamin. Hanya saja ada penambahan anggaran yaitu pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) karena Pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Madina Divisi Pengawasan, Maklum Pelawi pada diskusi itu menjelaskan tugas Bawaslu di Pilkada Madina yakni mulai pengawasan, pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pilkada.
FGD ditutup dengan dialog dan tanya jawab antara peserta dari mahasiswa dengan penyelenggara Pemilu yaitu KPU Madina dan Bawaslu Madina.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020