Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghubungi dan meminta kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan yang dianggap menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat .
"Karena itu, Mendagri telah mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 tidak boleh ada yang terhambat," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Bahtiar mengatakan logistik tersebut merupakan hal yang sangat esensial dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Baca juga: Dua jalan utama di Gunungsitoli ditutup cegah penyebaran COVID-19
Baca juga: Jokowi sebut di DKI ada 3,6 juta warga butuh bansos hadapi COVID-19
Menurut dia seluruh elemen dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sesuai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, adanya pemblokiran jalan sangat kontra produktif kalau akhirnya menghambat arus keluar masuk distribusi logistik, barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat dan bahan bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan.
"Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik," katanya.
Baca juga: Jubir: 112 pasien sembuh dan 1.790 orang positif COVID-19 di Indonesia
Kebutuhan logistik tersebut harus dipastikan sampai ke masyarakat dan untuk tenaga medis dengan tepat waktu, artinya harus terhindar dari persoalan-persoalan yang menghambat rantai distribusi seperti blokade jalan.
"Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Pusat Penanganan COVID-19," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Karena itu, Mendagri telah mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 tidak boleh ada yang terhambat," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Bahtiar mengatakan logistik tersebut merupakan hal yang sangat esensial dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Baca juga: Dua jalan utama di Gunungsitoli ditutup cegah penyebaran COVID-19
Baca juga: Jokowi sebut di DKI ada 3,6 juta warga butuh bansos hadapi COVID-19
Menurut dia seluruh elemen dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sesuai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, adanya pemblokiran jalan sangat kontra produktif kalau akhirnya menghambat arus keluar masuk distribusi logistik, barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat dan bahan bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan.
"Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik," katanya.
Baca juga: Jubir: 112 pasien sembuh dan 1.790 orang positif COVID-19 di Indonesia
Kebutuhan logistik tersebut harus dipastikan sampai ke masyarakat dan untuk tenaga medis dengan tepat waktu, artinya harus terhindar dari persoalan-persoalan yang menghambat rantai distribusi seperti blokade jalan.
"Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Pusat Penanganan COVID-19," ujarnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020