Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Sosial memasang 5.781 stiker Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI.
"Sebanyak 5.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kota Padangsidimpuan untuk enam kecamatan memasang stiker penerima bansos PKH," kata Kadis Sosial Pemkot Padangsidimpuan Sopian Subri Lubis, Selasa.
Maksud dari pemasangan stiker tersebut guna mendata secara fisik bahwa dengan adanya stiker tersebut masyarakat Kota Padangsidimpuan masuk dalam PKH dari Kementerian Sosial RI, dan dengan stiker tersebut pemerintah mendata secara benar untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial.
Masyarakat enam kecamatan di Kota Padangsidimpuan yang dipasang stiker tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah baik sembako dan lainnya yang ada dalam Program Keluarga Harapan itu.
Dinas Sosial bersama pendamping PKH dan unsur pemerintah kecamatan hingga desa akan terus memverifikasi masyarakat yang sudah mampu agarvjangan menerima lagi.
Stake holder juga diminta aktif melakukan pendataan yang benar dan akurat. PKH ini untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga jika sudah mampu maka KPM segera dicabut dan dialihkan ke yang lain sesuai validasi sesuai mekanisme dan aturan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Sebanyak 5.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kota Padangsidimpuan untuk enam kecamatan memasang stiker penerima bansos PKH," kata Kadis Sosial Pemkot Padangsidimpuan Sopian Subri Lubis, Selasa.
Maksud dari pemasangan stiker tersebut guna mendata secara fisik bahwa dengan adanya stiker tersebut masyarakat Kota Padangsidimpuan masuk dalam PKH dari Kementerian Sosial RI, dan dengan stiker tersebut pemerintah mendata secara benar untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial.
Masyarakat enam kecamatan di Kota Padangsidimpuan yang dipasang stiker tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah baik sembako dan lainnya yang ada dalam Program Keluarga Harapan itu.
Dinas Sosial bersama pendamping PKH dan unsur pemerintah kecamatan hingga desa akan terus memverifikasi masyarakat yang sudah mampu agarvjangan menerima lagi.
Stake holder juga diminta aktif melakukan pendataan yang benar dan akurat. PKH ini untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga jika sudah mampu maka KPM segera dicabut dan dialihkan ke yang lain sesuai validasi sesuai mekanisme dan aturan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019