Anggota DPRD Kabupaten Langkat Donny Setha dari Partai Gerindra menyayangkan terjadinya pelantikan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Donny Setha, di Stabat, Minggu, berharap Pemkab Langkat dalam hal ini Bupati melakukan moratorium pelantikan pejabat eselon. Pemerintah Kabupaten Langkat seharusnya tidak melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV.
"Seharusnya menunggu sampai dengan selesainya penyusunan peraturan perundang undangan tentang penyederhanaan birokrasi dalam hal transformasi jabatan eselon IV sampai dengan eselon III ke jabatan fungsional oleh Kemenpan-RB yang direncanakan paling lambat selesai pada Juli 2020 mendatang," katanya.
Donny Setha juga mengimbau kepada para ASN Pemkab Langkat yang berniat menduduki jabatan struktural dalam waktu dekat ini agar menunda niatnya mengingat waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan peraturan penyederhanaan birokrasi oleh KemenPAN-RB kurang dari sembilan bulan ke depan, yaitu paling lambat Juli 2020.
"ASN di lingkungan Pemkab Langkat harus bersabar dan tidak terburu-buru dalam menduduki jabatan struktural yang akan berubah peraturannya dalam waktu dekat ini," katanya.
Pihaknya juga meminta Pelaksana Tugas Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat untuk tidak menutup-nutupi perubahan peraturan mengenai jabatan struktural di lingkungan Pemkab Langkat.
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekisruhan dan kondisi tidak kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat disebabkan penyederhanaan birokrasi sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Anggota DPRD Langkat itu juga sangat mengapresiasi rencana Presiden yang akan menyerderhanakan birokrasi di lingkungan pemerintah, sehingga ke depan tidak terjadi lagi praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Langkat.
Diharapkan nantinya akan menciptakan kualitas pejabat bukan hasil dari jual beli jabatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan akan terlaksana dengan high quality mengingat pejabat pejabat yang menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Langkat memiliki kualitas yang tinggi.
"Setiap dinas harus diisi sesuai dengan bidang kerja masing-masing dan sangat disayangkan kalau masih ada pelantikan di Kabupaten Langkat ke depannya, padahal mereka bekerja hanya tinggal hitungan bulan saja lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Donny Setha, di Stabat, Minggu, berharap Pemkab Langkat dalam hal ini Bupati melakukan moratorium pelantikan pejabat eselon. Pemerintah Kabupaten Langkat seharusnya tidak melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV.
"Seharusnya menunggu sampai dengan selesainya penyusunan peraturan perundang undangan tentang penyederhanaan birokrasi dalam hal transformasi jabatan eselon IV sampai dengan eselon III ke jabatan fungsional oleh Kemenpan-RB yang direncanakan paling lambat selesai pada Juli 2020 mendatang," katanya.
Donny Setha juga mengimbau kepada para ASN Pemkab Langkat yang berniat menduduki jabatan struktural dalam waktu dekat ini agar menunda niatnya mengingat waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan peraturan penyederhanaan birokrasi oleh KemenPAN-RB kurang dari sembilan bulan ke depan, yaitu paling lambat Juli 2020.
"ASN di lingkungan Pemkab Langkat harus bersabar dan tidak terburu-buru dalam menduduki jabatan struktural yang akan berubah peraturannya dalam waktu dekat ini," katanya.
Pihaknya juga meminta Pelaksana Tugas Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat untuk tidak menutup-nutupi perubahan peraturan mengenai jabatan struktural di lingkungan Pemkab Langkat.
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekisruhan dan kondisi tidak kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat disebabkan penyederhanaan birokrasi sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Anggota DPRD Langkat itu juga sangat mengapresiasi rencana Presiden yang akan menyerderhanakan birokrasi di lingkungan pemerintah, sehingga ke depan tidak terjadi lagi praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Langkat.
Diharapkan nantinya akan menciptakan kualitas pejabat bukan hasil dari jual beli jabatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan akan terlaksana dengan high quality mengingat pejabat pejabat yang menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Langkat memiliki kualitas yang tinggi.
"Setiap dinas harus diisi sesuai dengan bidang kerja masing-masing dan sangat disayangkan kalau masih ada pelantikan di Kabupaten Langkat ke depannya, padahal mereka bekerja hanya tinggal hitungan bulan saja lagi," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019