Pemerintah Kota Sibolga melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rakor Pokja PKP) dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Sektor Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS).
Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Hotel Dainang Jl. KH. Zainul Arifin Sibolga, Kamis (31/10) merupakan komitmen antara Wali Kota, Kepala Bappeda, Satker Wilayah Sumut, Konsultan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bank Sumut, Badan Keswadayaan Masyarakat, Pihak Perguruan Tinggi, serta Camat dan Lurah se-Kota Sibolga.
Asisten I Josua Hutapea mewakili Wali Kota Sibolga dalam sambutannya menyampaikan bahwa program perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu dari sepuluh program prioritas nasional.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Josua menambahkan, terkait dengan permasalahan perumahan kumuh, UU PKP mengamanahkan 2 bentuk upaya yang wajib dilakukan, yaitu pencegahan untuk perumahan dan permukiman yang tidak kumuh, serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan permukiman yang sudah kumuh.
Seluruh Pokja PKP Kota Sibolga yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Nomor 050/287/2019 agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh kepedulian dan kebersamaan sebagai bagian dari Pokja PKP.
Sebelumnya, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP) Kota Sibolga Daud Daniel Hutapea selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan, tujuan rapat koordinasi ini adalah membangun komitmen Pokja PKP/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/PPAS, untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan sektor PPAS, Internalisasi target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya di bidang air minum dan sanitasi, dan Mapping GAP pembangunan sanitasi dan air minum.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 31 Oktober 2019 dan diikuti sebayak 75 orang Pokja PKP Kota Sibolga.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Hotel Dainang Jl. KH. Zainul Arifin Sibolga, Kamis (31/10) merupakan komitmen antara Wali Kota, Kepala Bappeda, Satker Wilayah Sumut, Konsultan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bank Sumut, Badan Keswadayaan Masyarakat, Pihak Perguruan Tinggi, serta Camat dan Lurah se-Kota Sibolga.
Asisten I Josua Hutapea mewakili Wali Kota Sibolga dalam sambutannya menyampaikan bahwa program perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu dari sepuluh program prioritas nasional.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Josua menambahkan, terkait dengan permasalahan perumahan kumuh, UU PKP mengamanahkan 2 bentuk upaya yang wajib dilakukan, yaitu pencegahan untuk perumahan dan permukiman yang tidak kumuh, serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan permukiman yang sudah kumuh.
Seluruh Pokja PKP Kota Sibolga yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Nomor 050/287/2019 agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh kepedulian dan kebersamaan sebagai bagian dari Pokja PKP.
Sebelumnya, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP) Kota Sibolga Daud Daniel Hutapea selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan, tujuan rapat koordinasi ini adalah membangun komitmen Pokja PKP/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/PPAS, untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan sektor PPAS, Internalisasi target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya di bidang air minum dan sanitasi, dan Mapping GAP pembangunan sanitasi dan air minum.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 31 Oktober 2019 dan diikuti sebayak 75 orang Pokja PKP Kota Sibolga.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019