Segelintir penyanyi amatiran tiba-tiba nekat memperdengarkan suara mereka di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/1), dengan menyanyikan lagu lama My Way di hadapan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi, Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, serta sejumlah pejabat negara lainnya.
Para penyanyi itu antara lain adalah Sri Mulyani (Menkeu), Retno Marsudi (Menlu), Hanif Dhakiri (Menaker), serta Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR).
Acara tersebut adalah silaturahim alias perpisahan Jokowi dengan Jusuf Kalla serta hampir semua menteri anggota Kabinet Kerja datang. Yang tidak hadir hanyalah Menko Polhukam Wiranto yang masih dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Pada acara ini, Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua menteri selama lima tahun terakhir ini. Jokowi mengakhiri masa jabatan pertamanya pada 20 Oktober 2019 yang akan dilanjutkan dengan masa jabatan keduanya mulai 20 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada para menteri dan pejabat tingginya yang sering diteleponnya pada malam hari. Dicontohkan, dirinya acapkali menelepon Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani .
Masyarakat bisa bertanya mengapa Kepala Negara sampai harus menelepon para stafnya itu tengah malam, padahal dia sudah memberikan kepercayaan kepada para pejabat negara itu ?
Jawaban yang bisa dimunculkan adalah bahwa sekalipun para menteri dan pejabat ini sudah mendapat amanah untuk bekerja penuh, Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia siap terus memantau pelaksanaan perintahnya, serta apakah ada hambatan di "tengah jalan”.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pernah berujar bahwa karena latar belakang Jokowi adalah pengusaha, maka seorang usahawan terbiasa bekerja dengan amat detail, sehingga pengusaha itu ingin tahu tentang pelaksanaan rencananya secara rinci.
Pada Minggu 20 Oktober 2019, Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengucapkan sumpah jabatannya di Gedung MPR,DPR,DPD di Senayan, Jakarta pukul 16.07 WIB. Hampir 1000 orang hadir pada acara istimewa ini mulai dari 575 anggota DPR, 136 anggota DPD hingga tokoh masyarakat, ketua-ketua umum partai politik serta organisasi kemasyarakatan serta beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat serta para dubes yang berkedudukan di Jakarta. Acara dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo pukul 15.32 WIB.
Tidak kurang dari 30.000 prajurit TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya pengucapan sumpah Jokowi dan Ma’ruf Amin. Penjagaan dibagi ke dalam “tiga ring “ alias tiga jenjang. Ring I dijaga oleh Paspamores yaitu di dalam ruang sidang, kemudian “ring 2” oleh pasukan TNI di dalam kompleks Parlemen serta “ring 3” oleh Polri dan juga TNI.
Jadi masyarakat bisa membayangkan betapa rumitnya dan ruwetnya, namun tetap khidmatnya acara pelantikan RI 1 dan RI 2 ini.
Harapan masyarakat
Jika rakyat mengenang kembali terhadap Pemilihan Presiden pada tanggal 17 April 2019, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa pasangan Jokowi- Maruf meraih 55 persen suara, serta saingannya yakni pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 45 persen suara, Jika sekitar 190 juta pemilih mendatangi tempat- tempat pemungutan suara alias TPS maka bisa dibayangkan bahwa Jokowi meraih suara lebih dari 85 juta suara.
Akibatnya, bisa saja ada orang-orang atau pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilpres ini sehingga akhirnya timbul gejolak bahkan kerusuhan- kerusuhan yang antara lain disebabkan oleh unjuk rasa mahasiswa dan pelajar. Namun hasil Pilpres ini biar bagaimanapun juga harus disetujui dan diterima oleh semua pihak warga termasuk civitas kampus dan sekolah.
Seorang khotib pada Shalat Jumat di salah satu masjid di Jakarta pada 18 Oktober berharap agar mahasiswa dan pelajar tidak menimbulkan keonaran, namun pada khotbahnya sang khotib sama sekali tidak menyebutkan demonstrasi oleh mahasiswa dan pelajar.
Sementara itu, Uskup Agung Jakarta, Monsignor Ignatius Suharyo, telah menyampaikan juga harapannya supaya tidak ada lagi suasana pertikaian.
Bahkan Imam Besar Mesjid Azhar, Jakarta, Nasaruddin Umar, amat berharap tidak ada lagi unjuk rasa. Jadi jika tokoh-tokoh dari berbagai agama saja sudah menyerukan kesejukan maka rakyat juga berhak berpendapat agar tidak ada lagi demonstrasi yang menakutkan.
Joko Widodo sudah menyatakan bahwa pada masa pemerintahan keduanya tahun 2019-2024, dirinya akan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia alias SDM yang sesuai dengan kebutuhan rakyat . Rakyat juga butuh bahan pangan yang harganya terjangkau dan mudah didapat. Kemudian juga rumah yang murah hingga murahnya Pendidikan.
Tentu semua itu akan sangat berkaitan dengan dunia pendidikan dan ketenagakerjaan apalagi sekarang saja jutaan pemuda dan pemudi masih menganggur termasuk angkatan kerja baru yang siap dimasuki para mahasiswa dan pelajar yang sebentar lagi akan masuk ke pasar kerja.
Jadi rasanya tidak salahnya jika para tokoh mahasiswa dan pelajar juga ikut memikirkan untuk membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan- lapangan kerja baru.
Pemerintah pada tahun 2020 telah membuka lapangan kerja bagi sekitar 197.000 calon pegawai negeri sipil alias aparatur negara sipil. Akan tetapi peluang itu pasti tidak bisa memenuhi permintaan jutaan pekerja baru temasuk sarjana- sarjana baru dari berbagai perguruan tinggi dari Tanah Air.
Jadi, ayolah para tokoh badan eksekutif mahasiswa (BEM) juga segera turun tangan untuk membantu menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi diri mereka sendiri dan rekan-rekannya.
Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga sangat wajib untuk membuat berbagai program kerja yang nyata alias riil di bidang sosial, budaya, pertahanan keamanan serta berbagai aspek kehidupan lainnya bagi sedikitnya 262 juta orang Indonesia guna mewujudkan kehidupan lahir batin di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat tercinta ini sehingga tak terasa lagi kesenjangan yang lebar diantara berbagai kelompok masyarakat di NKRI ini.
Boleh saja ada kekecewaan dan ketidaksukaan terhadap pemerintahan tahun 2019-2024. Akan tetapi biar bagaimanapun juga setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian apa pun wajib untuk ikut menciptakan dan mempertahankan negara ini yang dilahirkan dengan amat susah payah pada 17 Agustus 1945.
Jokowi ditambah Ma’ruf Amin dengan dukungan kaum muda dari berbagai kelompok masyarakat punya kewajiban untuk membantu mempertahankan NKRI sampai kapan pun juga agar tidak terpecah belah seperti Uni Soviet serta Yugoslavia menjadi negara-negara kecil yang bisanya cuma saling mengumpat dan menembakkan peluru.
Kepada para mahasiswa dan pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat, ayo bergandengan tangan demi menjaga keutuhan NKRI. Kepada Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, jagalah amanah rakyat.
*) Arnaz Firman adalah wartawan LKBN ANTARA tahun 1982-2018, pernah meliput acara kepresidenan 1987-2008.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Para penyanyi itu antara lain adalah Sri Mulyani (Menkeu), Retno Marsudi (Menlu), Hanif Dhakiri (Menaker), serta Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR).
Acara tersebut adalah silaturahim alias perpisahan Jokowi dengan Jusuf Kalla serta hampir semua menteri anggota Kabinet Kerja datang. Yang tidak hadir hanyalah Menko Polhukam Wiranto yang masih dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Pada acara ini, Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua menteri selama lima tahun terakhir ini. Jokowi mengakhiri masa jabatan pertamanya pada 20 Oktober 2019 yang akan dilanjutkan dengan masa jabatan keduanya mulai 20 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada para menteri dan pejabat tingginya yang sering diteleponnya pada malam hari. Dicontohkan, dirinya acapkali menelepon Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani .
Masyarakat bisa bertanya mengapa Kepala Negara sampai harus menelepon para stafnya itu tengah malam, padahal dia sudah memberikan kepercayaan kepada para pejabat negara itu ?
Jawaban yang bisa dimunculkan adalah bahwa sekalipun para menteri dan pejabat ini sudah mendapat amanah untuk bekerja penuh, Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia siap terus memantau pelaksanaan perintahnya, serta apakah ada hambatan di "tengah jalan”.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pernah berujar bahwa karena latar belakang Jokowi adalah pengusaha, maka seorang usahawan terbiasa bekerja dengan amat detail, sehingga pengusaha itu ingin tahu tentang pelaksanaan rencananya secara rinci.
Pada Minggu 20 Oktober 2019, Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengucapkan sumpah jabatannya di Gedung MPR,DPR,DPD di Senayan, Jakarta pukul 16.07 WIB. Hampir 1000 orang hadir pada acara istimewa ini mulai dari 575 anggota DPR, 136 anggota DPD hingga tokoh masyarakat, ketua-ketua umum partai politik serta organisasi kemasyarakatan serta beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat serta para dubes yang berkedudukan di Jakarta. Acara dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo pukul 15.32 WIB.
Tidak kurang dari 30.000 prajurit TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya pengucapan sumpah Jokowi dan Ma’ruf Amin. Penjagaan dibagi ke dalam “tiga ring “ alias tiga jenjang. Ring I dijaga oleh Paspamores yaitu di dalam ruang sidang, kemudian “ring 2” oleh pasukan TNI di dalam kompleks Parlemen serta “ring 3” oleh Polri dan juga TNI.
Jadi masyarakat bisa membayangkan betapa rumitnya dan ruwetnya, namun tetap khidmatnya acara pelantikan RI 1 dan RI 2 ini.
Harapan masyarakat
Jika rakyat mengenang kembali terhadap Pemilihan Presiden pada tanggal 17 April 2019, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa pasangan Jokowi- Maruf meraih 55 persen suara, serta saingannya yakni pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 45 persen suara, Jika sekitar 190 juta pemilih mendatangi tempat- tempat pemungutan suara alias TPS maka bisa dibayangkan bahwa Jokowi meraih suara lebih dari 85 juta suara.
Akibatnya, bisa saja ada orang-orang atau pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilpres ini sehingga akhirnya timbul gejolak bahkan kerusuhan- kerusuhan yang antara lain disebabkan oleh unjuk rasa mahasiswa dan pelajar. Namun hasil Pilpres ini biar bagaimanapun juga harus disetujui dan diterima oleh semua pihak warga termasuk civitas kampus dan sekolah.
Seorang khotib pada Shalat Jumat di salah satu masjid di Jakarta pada 18 Oktober berharap agar mahasiswa dan pelajar tidak menimbulkan keonaran, namun pada khotbahnya sang khotib sama sekali tidak menyebutkan demonstrasi oleh mahasiswa dan pelajar.
Sementara itu, Uskup Agung Jakarta, Monsignor Ignatius Suharyo, telah menyampaikan juga harapannya supaya tidak ada lagi suasana pertikaian.
Bahkan Imam Besar Mesjid Azhar, Jakarta, Nasaruddin Umar, amat berharap tidak ada lagi unjuk rasa. Jadi jika tokoh-tokoh dari berbagai agama saja sudah menyerukan kesejukan maka rakyat juga berhak berpendapat agar tidak ada lagi demonstrasi yang menakutkan.
Joko Widodo sudah menyatakan bahwa pada masa pemerintahan keduanya tahun 2019-2024, dirinya akan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia alias SDM yang sesuai dengan kebutuhan rakyat . Rakyat juga butuh bahan pangan yang harganya terjangkau dan mudah didapat. Kemudian juga rumah yang murah hingga murahnya Pendidikan.
Tentu semua itu akan sangat berkaitan dengan dunia pendidikan dan ketenagakerjaan apalagi sekarang saja jutaan pemuda dan pemudi masih menganggur termasuk angkatan kerja baru yang siap dimasuki para mahasiswa dan pelajar yang sebentar lagi akan masuk ke pasar kerja.
Jadi rasanya tidak salahnya jika para tokoh mahasiswa dan pelajar juga ikut memikirkan untuk membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan- lapangan kerja baru.
Pemerintah pada tahun 2020 telah membuka lapangan kerja bagi sekitar 197.000 calon pegawai negeri sipil alias aparatur negara sipil. Akan tetapi peluang itu pasti tidak bisa memenuhi permintaan jutaan pekerja baru temasuk sarjana- sarjana baru dari berbagai perguruan tinggi dari Tanah Air.
Jadi, ayolah para tokoh badan eksekutif mahasiswa (BEM) juga segera turun tangan untuk membantu menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi diri mereka sendiri dan rekan-rekannya.
Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga sangat wajib untuk membuat berbagai program kerja yang nyata alias riil di bidang sosial, budaya, pertahanan keamanan serta berbagai aspek kehidupan lainnya bagi sedikitnya 262 juta orang Indonesia guna mewujudkan kehidupan lahir batin di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat tercinta ini sehingga tak terasa lagi kesenjangan yang lebar diantara berbagai kelompok masyarakat di NKRI ini.
Boleh saja ada kekecewaan dan ketidaksukaan terhadap pemerintahan tahun 2019-2024. Akan tetapi biar bagaimanapun juga setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian apa pun wajib untuk ikut menciptakan dan mempertahankan negara ini yang dilahirkan dengan amat susah payah pada 17 Agustus 1945.
Jokowi ditambah Ma’ruf Amin dengan dukungan kaum muda dari berbagai kelompok masyarakat punya kewajiban untuk membantu mempertahankan NKRI sampai kapan pun juga agar tidak terpecah belah seperti Uni Soviet serta Yugoslavia menjadi negara-negara kecil yang bisanya cuma saling mengumpat dan menembakkan peluru.
Kepada para mahasiswa dan pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat, ayo bergandengan tangan demi menjaga keutuhan NKRI. Kepada Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, jagalah amanah rakyat.
*) Arnaz Firman adalah wartawan LKBN ANTARA tahun 1982-2018, pernah meliput acara kepresidenan 1987-2008.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019