Tanpa orang yang pancasilais, Indonesia bakal tenggelam. Karenanya, nilai-nilai Pancasila dan penguatan mental serta akhlak diperlukan dalam membangun, termasuk membangun Labuhanbatu Utara.
Demikian antara lain diungkapkan H Dadang Darmawan Pasaribu MSi saat menjadi narasumber Dialog Publik yang digelar MD KAHMI Labura dalam memeriahkan HUT ke-53 organisasi itu di Damuli Kebun Kecamatan Kualuhhulu, Jumat.
Menurut pria yang pernah menyalonkan diri sebagai anggota DPD RI itu, dalam membangun diperlukan analisis SWOT atau kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu bangsa atau daerah.
Dalam pandangan pengamat sosial yang mengundurkan diri dari ASN itu, bagi calon kepala daerah tidak perlu menyampaikan visi dan misi. Karena visi dan misi bangsa sudah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
"Calon kepala daerah seharusnya tidak menyampaikan visi misi. Karena visi misi sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945," katanya seraya menambahkan yang diperlukan adalah penguatan mengurus masalah dalam daerah dan aturan daerah.
Dan jika pun pembuatan visi dan misi, menurut lelaki yang telah menyelesaikan seluruh 'sekolah' ke-HMI-an itu, maka yang membuatnya adalah legislatif atau DPRD setempat.
Ia juga menilai, era otonomi daerah yang sudah berjalan 20 tahun banyak kelemahannya. Diantaranya sumber daya alam (SDA) daerah hancur, terjadinya ketimpangan ekonomi dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hilang.
Malahan, demokrasi yang terjadi hanya menguntungkan segelintir orang. "Demokrasi dibajak elit," ujarnya mengutip ucapan penulis Indonesia yang berdomisili di Australia, George Adi Tjondro.
Dialog yang juga menghadirkan empat narasumber itu semakin hangat saat sessi tanya jawab dibuka. Sayangnya, karena malam menjelang, moderator terpaksa mengakhiri dialog kendati masih terdapat sejumlah peserta yang ingin memberi tanggapannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Demikian antara lain diungkapkan H Dadang Darmawan Pasaribu MSi saat menjadi narasumber Dialog Publik yang digelar MD KAHMI Labura dalam memeriahkan HUT ke-53 organisasi itu di Damuli Kebun Kecamatan Kualuhhulu, Jumat.
Menurut pria yang pernah menyalonkan diri sebagai anggota DPD RI itu, dalam membangun diperlukan analisis SWOT atau kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu bangsa atau daerah.
Dalam pandangan pengamat sosial yang mengundurkan diri dari ASN itu, bagi calon kepala daerah tidak perlu menyampaikan visi dan misi. Karena visi dan misi bangsa sudah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
"Calon kepala daerah seharusnya tidak menyampaikan visi misi. Karena visi misi sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945," katanya seraya menambahkan yang diperlukan adalah penguatan mengurus masalah dalam daerah dan aturan daerah.
Dan jika pun pembuatan visi dan misi, menurut lelaki yang telah menyelesaikan seluruh 'sekolah' ke-HMI-an itu, maka yang membuatnya adalah legislatif atau DPRD setempat.
Ia juga menilai, era otonomi daerah yang sudah berjalan 20 tahun banyak kelemahannya. Diantaranya sumber daya alam (SDA) daerah hancur, terjadinya ketimpangan ekonomi dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hilang.
Malahan, demokrasi yang terjadi hanya menguntungkan segelintir orang. "Demokrasi dibajak elit," ujarnya mengutip ucapan penulis Indonesia yang berdomisili di Australia, George Adi Tjondro.
Dialog yang juga menghadirkan empat narasumber itu semakin hangat saat sessi tanya jawab dibuka. Sayangnya, karena malam menjelang, moderator terpaksa mengakhiri dialog kendati masih terdapat sejumlah peserta yang ingin memberi tanggapannya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019