Ketua DPRS Kabupaten Tapanuli Utara, Poltak Pakpahan menegaskan izin yang dikantongi agen penyalur elpiji 3 kg bersubsidi di wilayah itu sebaiknya dicabut saja karena harga eceran melambung tinggi sehingga kerap mengakibatkan kelangkaan yang menyengsarakan masyarakat.
"Kita akan panggil agen-agennya melalui koordinasi dengan Kabag Perekonomian Pemkab Taput dalam rapat dengar pendapat," ujar Poltak, Selasa (24/9).
Meski jadwal RDP belum ditentukan, namun menurut Poltak, hasil rapat nantinya akan disampaikan ke Pertamina selaku pemberi izon pendistribusian elpiji subsidi.
"Izinnya biar dicabut sajalah, main-main terus. Karena jelas sudah diberikan dia untung, namun dia mau untung berlipat lagi," tegasnya.
Selain itu, Poltak juga mengimbau agar Pemkab Taput secara serius menekankan kepada setiap ASN-nya untuk tidak menggunakan gas elpiji subsidi yang menjadi hak masyarakat miskin.
"Itu juga penting agar elpiji subsidi tepat sasaran," imbuhnya.
Penelusuran ANTARA, penyaluran elpiji subsidi cenderung dipermainkan sejak diterima para agen hingga tingkatan penyalur lainnya.
Meski HET elpiji 3 kg, sebelumnya telah ditetapkan senilai Rp18 ribu per tabung, namun saat dibeli masyarakat harganya mencapai kisaran Rp26 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
"Di desa kami di Pangaribuan, sudah sejak lama harga elpiji Rp30 ribu hingga Rp35 ribu. Meski sangat membebani, mau tak mau elpiji itu harus dibeli warga untuk kebutuhan memasak," ungkap Thomson Pasaribu, warga setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Kita akan panggil agen-agennya melalui koordinasi dengan Kabag Perekonomian Pemkab Taput dalam rapat dengar pendapat," ujar Poltak, Selasa (24/9).
Meski jadwal RDP belum ditentukan, namun menurut Poltak, hasil rapat nantinya akan disampaikan ke Pertamina selaku pemberi izon pendistribusian elpiji subsidi.
"Izinnya biar dicabut sajalah, main-main terus. Karena jelas sudah diberikan dia untung, namun dia mau untung berlipat lagi," tegasnya.
Selain itu, Poltak juga mengimbau agar Pemkab Taput secara serius menekankan kepada setiap ASN-nya untuk tidak menggunakan gas elpiji subsidi yang menjadi hak masyarakat miskin.
"Itu juga penting agar elpiji subsidi tepat sasaran," imbuhnya.
Penelusuran ANTARA, penyaluran elpiji subsidi cenderung dipermainkan sejak diterima para agen hingga tingkatan penyalur lainnya.
Meski HET elpiji 3 kg, sebelumnya telah ditetapkan senilai Rp18 ribu per tabung, namun saat dibeli masyarakat harganya mencapai kisaran Rp26 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
"Di desa kami di Pangaribuan, sudah sejak lama harga elpiji Rp30 ribu hingga Rp35 ribu. Meski sangat membebani, mau tak mau elpiji itu harus dibeli warga untuk kebutuhan memasak," ungkap Thomson Pasaribu, warga setempat.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019