Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal mempertanyakan jumlah tenaga honorer yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
Selain itu, Banggar juga mempertanyakan jumlah kelompok tani yang ada di lingkungan instansi itu.
Anggota Banggar DPRD Madina, Erwin Efendi Nasution, SH dihubungi ANTARA, Kamis (15/8) menyampaikan dari 743 orang tenaga honorer pada instansi itu disinyalir banyak yang diberhentikan di tengah tahun berjalan tanpa ada alasan yang jelas.
"Tanpa ada alasan yang jelas para honorer tersebut banyak yang diganti, malahan tanpa ada surat pemberhentian," ujarnya.
Ia menyebutkan, sorotan Banggar terhadap pegawai honorer itu setelah adanya laporan oknum tenaga honorer yang diberhentikan ditengah jalan tanpa alasan yang jelas kepada DPRD Madina.
"Hampir satu tahun bertugas sudah diberhentikan. Namun surat pemberhentian tidak ada ini kan aneh," ujarnya.
Atas kondisi ini sebut Erwin, Banggar kedepan akan melakukan peninjauan lapangan termasuk juga mendalami jumlah kelompok tani yang menerima bantuan dari APBD dan APBN di kabupaten itu.
Sebelumnya pada rapat paripurna penyampaian laporan Banggar terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 menemukan beberapa hal yang dievaluasi salah satunya adalah terkait tenaga honorer yang ada di Dinas Pertanian.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Selain itu, Banggar juga mempertanyakan jumlah kelompok tani yang ada di lingkungan instansi itu.
Anggota Banggar DPRD Madina, Erwin Efendi Nasution, SH dihubungi ANTARA, Kamis (15/8) menyampaikan dari 743 orang tenaga honorer pada instansi itu disinyalir banyak yang diberhentikan di tengah tahun berjalan tanpa ada alasan yang jelas.
"Tanpa ada alasan yang jelas para honorer tersebut banyak yang diganti, malahan tanpa ada surat pemberhentian," ujarnya.
Ia menyebutkan, sorotan Banggar terhadap pegawai honorer itu setelah adanya laporan oknum tenaga honorer yang diberhentikan ditengah jalan tanpa alasan yang jelas kepada DPRD Madina.
"Hampir satu tahun bertugas sudah diberhentikan. Namun surat pemberhentian tidak ada ini kan aneh," ujarnya.
Atas kondisi ini sebut Erwin, Banggar kedepan akan melakukan peninjauan lapangan termasuk juga mendalami jumlah kelompok tani yang menerima bantuan dari APBD dan APBN di kabupaten itu.
Sebelumnya pada rapat paripurna penyampaian laporan Banggar terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 menemukan beberapa hal yang dievaluasi salah satunya adalah terkait tenaga honorer yang ada di Dinas Pertanian.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019