Aktifitas pemotongan hewan di rumah potong hewan milik Dinas Pertanian Mandailing Natal di Desa Panyabunhan Jae menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Madina.
Keberadaan rumah potong hewan dinilai mubazir karena secara kasat mata tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya, padahal biaya untuk pembangunan gedung ini diperkirakan mencapai 2 miliar lebih dari dana APBD.
Anggota Banggar DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Nasution kepada ANTARA, Jumat (9/8) menyampaikan, minimnya capaian PAD dari instansi tersebut membuat Banggar melakukan tinjauan lapangan terkait realisasi PAD yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD 2018.
"Ketika kita melakukan kunjungan ke rumah potong itu secara kasat mata tidak ada aktifitas yang berarti dirumah potong hewan yang ditinjau itu dan tidak ada tanda-tanda rumah potong tersebut dipergunakan sebagai mana mestinya," sebutnya.
Dengan tidak adanya tanda-tanda aktifitas pemotongan hewan pada rumah potong ini menandakan pemotongan hewan masih dilakukan di tempat toke-toke bukan di rumah potong sebagaimana yang diharapkan sehingga berakibat terhadap minimnya capaian PAD dinas tersebut.
"Dari tinjauan kita disimpulkan pemotongan hewan masih dilaksanakan ditempat toke bukan ditempat sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.
Ia menyebutkan, sesuai dari kajian akademik dan rapat di Banggar capaian PAD dari para OPD masih bisa ditingkatkan bahkan bisa melebihi dari target yang sudah ditetapkan kalau dilihat dari potensi sumber PAD yang ada.
Minimnya capaian target OPD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang telah tertuang dilaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pelaksanaan APBD tahun 2018 ini Badan anggaran DPRD Mandailing Natal meminta kepada Bupati Mandailing Natal agar memberikan tindakan tegas terhadap OPD yang tidak mencapai target PAD itu.
"Banggar nantinya akan mendorong Bupati memberikan Punishment tegas kepada OPD pengelola PAD yang tidak memenuhi target PAD ini," sebut Erwin.
Sementara itu, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Mandailing Natal, drh. Frenky Hidayat membantah kalau rumah potong hewan itu tidak berfungsi.
"Rumah potong itu dipergunakan pada hari-hari tertentu," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Keberadaan rumah potong hewan dinilai mubazir karena secara kasat mata tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya, padahal biaya untuk pembangunan gedung ini diperkirakan mencapai 2 miliar lebih dari dana APBD.
Anggota Banggar DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Nasution kepada ANTARA, Jumat (9/8) menyampaikan, minimnya capaian PAD dari instansi tersebut membuat Banggar melakukan tinjauan lapangan terkait realisasi PAD yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD 2018.
"Ketika kita melakukan kunjungan ke rumah potong itu secara kasat mata tidak ada aktifitas yang berarti dirumah potong hewan yang ditinjau itu dan tidak ada tanda-tanda rumah potong tersebut dipergunakan sebagai mana mestinya," sebutnya.
Dengan tidak adanya tanda-tanda aktifitas pemotongan hewan pada rumah potong ini menandakan pemotongan hewan masih dilakukan di tempat toke-toke bukan di rumah potong sebagaimana yang diharapkan sehingga berakibat terhadap minimnya capaian PAD dinas tersebut.
"Dari tinjauan kita disimpulkan pemotongan hewan masih dilaksanakan ditempat toke bukan ditempat sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.
Ia menyebutkan, sesuai dari kajian akademik dan rapat di Banggar capaian PAD dari para OPD masih bisa ditingkatkan bahkan bisa melebihi dari target yang sudah ditetapkan kalau dilihat dari potensi sumber PAD yang ada.
Minimnya capaian target OPD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang telah tertuang dilaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pelaksanaan APBD tahun 2018 ini Badan anggaran DPRD Mandailing Natal meminta kepada Bupati Mandailing Natal agar memberikan tindakan tegas terhadap OPD yang tidak mencapai target PAD itu.
"Banggar nantinya akan mendorong Bupati memberikan Punishment tegas kepada OPD pengelola PAD yang tidak memenuhi target PAD ini," sebut Erwin.
Sementara itu, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Mandailing Natal, drh. Frenky Hidayat membantah kalau rumah potong hewan itu tidak berfungsi.
"Rumah potong itu dipergunakan pada hari-hari tertentu," ujarnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019