Dengan berakhirnya masa Pemilu Presiden (Pilpres) maka masa krusial bagi potensi gangguan Kamtibmas di Sumatera Utara dapat dikatakan sudah terlewat.
Meski bukan berarti kita bisa lengah, namun harus senantiasa menjaga kewaspadaan. Masa Pilpres dikatakan sebagai masa krusial bagi gangguan Kamtibmas karena melibatkan massa yang besar, bahkan sampai turun ke jalan.
Meski besarnya potensi gangguan Kamtibmas tersebut, namun Sumatera Utara tetap terjaga kondusivitasnya. Untuk itu pantaslah Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto mendapat apresiasi dari masyarakat Sumatera Utara khususnya.
Masa potensi gangguan Kamtibmas sebenarnya dimulai dari Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian berlanjut ke Pilkada Gubernur Sumatera Utara dan Pemilu baik Pemilu Legislatif (Pileg) apalagi Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2019.
Namun menghadapi potensi tersebut di Sumatera Utara tetap terjaga kondusivitasnya, dan masyarakat di daerah ini masih menikmati suasana nyaman dalam beraktivitas sehari-hari.
Karenanya layak rasanya disampaikan apresiasi untuk orang yang paling bertanggungjawab terhadap suasana Kamtibmas di Sumatera Utara yakni Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto yang berperan besar menjaga Kamtibmas di Sumatera Utara.
Pilkada Gubernur DKI Jakarta, meski bukan merupakan gawean daerah ini, namun menimbulkan resonansi dan keterlibatan secara emosional masyarakat Sumatera Utara.
Isu sentimen agama yang mengiringi Pilkada Gubernur DKI Jakarta kiranya telah membawa keterlibatan masyarakat Sumatera Utara. Sosok Ahok yang kontroversial dengan statement-statementnya yang seringkali menimbulkan respons kemarahan masyarakat telah membuat Pilkada Guernur DKI Jakarta, melibatkan masyarakat Sumatera Utara.
Tercatat beberapa kali aksi unjukrasa terjadi di Medan dan beberapa daerah di Sumatera Utara dalam rangka merespons Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Aksi tersebut diikuti oleh massa yang massif, bahkan dari berbagai daerah sekitaran Medan seperti Deliserdang Binjai dan sebagainya.
Suasana tak kalah “seru” terjadi manakala Pilkada Gubernur Sumatera Utara dengan setting yang lebih kurang sama dengan Pilkada Gubernur DKI Jakarta yakni terjadi head to head dua pasang calon gubernur.
Keduanya yakni Edy Rahmayadi/Musa Rajeckshah dengan Jarot/Sihar Sitorus. Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Utara ini juga terangkat isu sentimen agama sehingga terjadi polarisasi pembelahan massa.
Satu kutub mendukung saalah satu pasangan, dan satu kutub lagi mendukung pasangan yang lain.
Dalam suasana seperti ini strategi yang dijalankan untuk menjaga Kamtibmas tetap terjaga sangat dibutuhkan.
Pada saat tertentu diperlukan tindakan tegas, namun pada saat lainnya perlu tindakan persuasif.
Keduanya mesti dijalankan secara bersamaan untuk tujuan bersama, yakni keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup sisoal masyarakat.
Meski tak lepas dari isu-isu miring, namun semuanya pada akhirnya dapat terlewati dengan tidak meninggalkan peristiwa yang signifikan mengganggung Kamtibmas.
Sedangkan peristiwa besar terakhir adalah Pemilu terutama Pemilu Pilpres yang belum benar-benar reda riaknya hingga saat ini. namun puncak dari potensi ganggung Kamtimbas dalam Pilpres rasanya telah terlewati. Apalagi sekarang Prabowo telah melakukan pertemuan baik dengan Jokowi maupun dengan Megawati.
Namun tentu saja apresiasi yang diberikan bukan pekerjaan sudah selesai. Karena tidak ada pekerjaan menjaga Kamtibmas yang selesai sepanjang hidup bersama masih terus dijaga kondusivitasnya.
Apalagi ketika memahami bahwa tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna. Karena sudah pasti ada kekurangan di sana sini. Untuk itulah perlu dilakukan evaluasi untuk tujuan perbaikan dari waktu ke waktu untuk semakin menyempurnakan pelayanan Polri dalam menjaga Kamtibmas.
Kerelaan para aparat untuk melakukan perbaikan secara terus menerus perlahan akan memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada saat yang sama kepercayaan (trust) akan muncul terhadap institusi Polri. Dengan demikian ia akan semakin dicintai oleh masyarakat.
Karena sesungguhnya trust terhadap Polri adalah kebutuhan mendasar dan sangat besar bagi masyarakat juga bagi Polri itu sendiri. Semoga tercapai.
*) Penulis Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Meski bukan berarti kita bisa lengah, namun harus senantiasa menjaga kewaspadaan. Masa Pilpres dikatakan sebagai masa krusial bagi gangguan Kamtibmas karena melibatkan massa yang besar, bahkan sampai turun ke jalan.
Meski besarnya potensi gangguan Kamtibmas tersebut, namun Sumatera Utara tetap terjaga kondusivitasnya. Untuk itu pantaslah Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto mendapat apresiasi dari masyarakat Sumatera Utara khususnya.
Masa potensi gangguan Kamtibmas sebenarnya dimulai dari Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian berlanjut ke Pilkada Gubernur Sumatera Utara dan Pemilu baik Pemilu Legislatif (Pileg) apalagi Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2019.
Namun menghadapi potensi tersebut di Sumatera Utara tetap terjaga kondusivitasnya, dan masyarakat di daerah ini masih menikmati suasana nyaman dalam beraktivitas sehari-hari.
Karenanya layak rasanya disampaikan apresiasi untuk orang yang paling bertanggungjawab terhadap suasana Kamtibmas di Sumatera Utara yakni Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto yang berperan besar menjaga Kamtibmas di Sumatera Utara.
Pilkada Gubernur DKI Jakarta, meski bukan merupakan gawean daerah ini, namun menimbulkan resonansi dan keterlibatan secara emosional masyarakat Sumatera Utara.
Isu sentimen agama yang mengiringi Pilkada Gubernur DKI Jakarta kiranya telah membawa keterlibatan masyarakat Sumatera Utara. Sosok Ahok yang kontroversial dengan statement-statementnya yang seringkali menimbulkan respons kemarahan masyarakat telah membuat Pilkada Guernur DKI Jakarta, melibatkan masyarakat Sumatera Utara.
Tercatat beberapa kali aksi unjukrasa terjadi di Medan dan beberapa daerah di Sumatera Utara dalam rangka merespons Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Aksi tersebut diikuti oleh massa yang massif, bahkan dari berbagai daerah sekitaran Medan seperti Deliserdang Binjai dan sebagainya.
Suasana tak kalah “seru” terjadi manakala Pilkada Gubernur Sumatera Utara dengan setting yang lebih kurang sama dengan Pilkada Gubernur DKI Jakarta yakni terjadi head to head dua pasang calon gubernur.
Keduanya yakni Edy Rahmayadi/Musa Rajeckshah dengan Jarot/Sihar Sitorus. Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Utara ini juga terangkat isu sentimen agama sehingga terjadi polarisasi pembelahan massa.
Satu kutub mendukung saalah satu pasangan, dan satu kutub lagi mendukung pasangan yang lain.
Dalam suasana seperti ini strategi yang dijalankan untuk menjaga Kamtibmas tetap terjaga sangat dibutuhkan.
Pada saat tertentu diperlukan tindakan tegas, namun pada saat lainnya perlu tindakan persuasif.
Keduanya mesti dijalankan secara bersamaan untuk tujuan bersama, yakni keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup sisoal masyarakat.
Meski tak lepas dari isu-isu miring, namun semuanya pada akhirnya dapat terlewati dengan tidak meninggalkan peristiwa yang signifikan mengganggung Kamtibmas.
Sedangkan peristiwa besar terakhir adalah Pemilu terutama Pemilu Pilpres yang belum benar-benar reda riaknya hingga saat ini. namun puncak dari potensi ganggung Kamtimbas dalam Pilpres rasanya telah terlewati. Apalagi sekarang Prabowo telah melakukan pertemuan baik dengan Jokowi maupun dengan Megawati.
Namun tentu saja apresiasi yang diberikan bukan pekerjaan sudah selesai. Karena tidak ada pekerjaan menjaga Kamtibmas yang selesai sepanjang hidup bersama masih terus dijaga kondusivitasnya.
Apalagi ketika memahami bahwa tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna. Karena sudah pasti ada kekurangan di sana sini. Untuk itulah perlu dilakukan evaluasi untuk tujuan perbaikan dari waktu ke waktu untuk semakin menyempurnakan pelayanan Polri dalam menjaga Kamtibmas.
Kerelaan para aparat untuk melakukan perbaikan secara terus menerus perlahan akan memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada saat yang sama kepercayaan (trust) akan muncul terhadap institusi Polri. Dengan demikian ia akan semakin dicintai oleh masyarakat.
Karena sesungguhnya trust terhadap Polri adalah kebutuhan mendasar dan sangat besar bagi masyarakat juga bagi Polri itu sendiri. Semoga tercapai.
*) Penulis Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019