Menyahuti tuntutan pedagang kecil dan pelaku usaha wahana mainan anak-anak, Pemkot Tanjungbalai akan merelokasi mereka ke lapangan eks asrama Brimob di Jalan Pahlawan.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Pemkot Tanjungbalai dan perwakilan pedagang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, H. Maralelo Siregar dan dihadiri anggota dewan lainnya, Rabu (24/7).
Ketua DPRD, H. Maralelo mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan pedagang yakni agar pemerintah menyediakan tempat bagi mereka untuk berusaha patut disahuti Pemkot Tanjungbalai.
Alasannya, mereka telah bersedia mengosongkan lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah (lapangan pasir) demi keindahan dan keasrian wajah kota sebagaimana keinginan pemerintah.
"Pedagang juga sepakat dan menerima jika mereka direlokasi ke lapangan eks asrama Brimob. Dengan demikian, pemerintah harus memfasilitasinya," ujar H.Maralelo dan diamini anggota dewan lainnya.
Baca juga: Pedagang tuding Wali Kota Tanjungbalai "membunuh" pedagang kecil
Asisten I Pemkot Tanjungbalai Nurmalini Marpaung mengatakan, lapangan eks Brimob itu bukan lahan pemerintah, tetapi milik pribadi seorang pengusaha sehingga perlu mendapat izin dari pemilik lahan.
Dengan demikian, pemkot meminta waktu untuk berkoordinasi agar mendapatkan persetujuan pemilik lapangan eks asrama Brimob tersebut.
"Kami (Pemkot) minta waktu dua hari guna melobi pemilik lahan. Kita berharap mendapat izin agar para pedagang dapat berusaha dilapangan tersebut," kata Nurmalini Marpaung.
Nurmalini juga memberikan klarifikasi bahwa tujuan pemerintah meminta pedagang mengosongkan lapangan pasir semata-mata untuk keindahan daerah dan kenyamanan semua pihak.
"Tidak ada maksud Wali Kota untuk 'membunuh' pedagang maupun pelaku usaha jasa mainan anak-anak. Semuanya untuk kebaikan bersama," kata Nurmalini Marpaung.
Sepakat dengan solusi yang ditawarkan Pemkot Tanjungbalai, para pedagang yang sejak pagi berunjuk rasa akhirnya meninggalkan gedung DPRD.
Sesuai pantauan, hadir dalam rapat dengar pendapat itu anggota DPRD yaitu, Leiden Butar Butar, Said Budi Syafril, H.Taufik Agustian Azhar dan M.Nur Harahap.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Pemkot Tanjungbalai dan perwakilan pedagang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, H. Maralelo Siregar dan dihadiri anggota dewan lainnya, Rabu (24/7).
Ketua DPRD, H. Maralelo mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan pedagang yakni agar pemerintah menyediakan tempat bagi mereka untuk berusaha patut disahuti Pemkot Tanjungbalai.
Alasannya, mereka telah bersedia mengosongkan lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah (lapangan pasir) demi keindahan dan keasrian wajah kota sebagaimana keinginan pemerintah.
"Pedagang juga sepakat dan menerima jika mereka direlokasi ke lapangan eks asrama Brimob. Dengan demikian, pemerintah harus memfasilitasinya," ujar H.Maralelo dan diamini anggota dewan lainnya.
Baca juga: Pedagang tuding Wali Kota Tanjungbalai "membunuh" pedagang kecil
Asisten I Pemkot Tanjungbalai Nurmalini Marpaung mengatakan, lapangan eks Brimob itu bukan lahan pemerintah, tetapi milik pribadi seorang pengusaha sehingga perlu mendapat izin dari pemilik lahan.
Dengan demikian, pemkot meminta waktu untuk berkoordinasi agar mendapatkan persetujuan pemilik lapangan eks asrama Brimob tersebut.
"Kami (Pemkot) minta waktu dua hari guna melobi pemilik lahan. Kita berharap mendapat izin agar para pedagang dapat berusaha dilapangan tersebut," kata Nurmalini Marpaung.
Nurmalini juga memberikan klarifikasi bahwa tujuan pemerintah meminta pedagang mengosongkan lapangan pasir semata-mata untuk keindahan daerah dan kenyamanan semua pihak.
"Tidak ada maksud Wali Kota untuk 'membunuh' pedagang maupun pelaku usaha jasa mainan anak-anak. Semuanya untuk kebaikan bersama," kata Nurmalini Marpaung.
Sepakat dengan solusi yang ditawarkan Pemkot Tanjungbalai, para pedagang yang sejak pagi berunjuk rasa akhirnya meninggalkan gedung DPRD.
Sesuai pantauan, hadir dalam rapat dengar pendapat itu anggota DPRD yaitu, Leiden Butar Butar, Said Budi Syafril, H.Taufik Agustian Azhar dan M.Nur Harahap.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019