Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat membuka kotak suara 23 kecamatan hasil rekap tingkat kecamatan yang telah dilakukan penghitungan beberapa waktu yang lalu.
Ketua KPU Langkat, Sopian Sitepu, di Stabat, Sabtu, menyebutkan langkah ini diambil guna menyiapkan materi dan alat bukti saat menjalani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sekarang sedang di proses di Jakarta.
"Agenda kita hari ini adalah pembukaan kotak hasil rekap, kita mengambil dokumen-dokumen hasil rekap ditingkat kecamatan untuk kepentingan alat bukti yang kita butuhkan," katanya.
Secara total, jelas dia, pihaknya melakukan pembukaan kotak suara di 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Langkat. Diharapkan dengan pengambilan dokumen ini dapat menjadi alat bukti. "Kita berharap semua berjalan baik," ujarnya.
Dalam pembukaan kotak suara sengketa Pemilu, pihaknya merunut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4. Dimana pihaknya dibantu oleh PPK dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak kepolisian dalam melakukan dan menjalankan kegiatan mencari dokumen yang dibutuhkan.
"Jadi dalam hal ini kita menggadeng instansi ini berdasarkan peraturan yang ada, proses ini berakhir setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan diambil, " katanya.
Sopian juga menyampaikan untuk Kabupaten Langkat, empat perkara yang disengketakan ditingkat legislatif yaitu jalur perseorangan DPD RI dan yang kedua dari partai politik.
"Jadi kita sedang mencari berkas yang dibutuhkan untuk perkara ini sebagai fokus objek gugatan yang gugatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Ketua KPU Langkat, Sopian Sitepu, di Stabat, Sabtu, menyebutkan langkah ini diambil guna menyiapkan materi dan alat bukti saat menjalani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sekarang sedang di proses di Jakarta.
"Agenda kita hari ini adalah pembukaan kotak hasil rekap, kita mengambil dokumen-dokumen hasil rekap ditingkat kecamatan untuk kepentingan alat bukti yang kita butuhkan," katanya.
Secara total, jelas dia, pihaknya melakukan pembukaan kotak suara di 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Langkat. Diharapkan dengan pengambilan dokumen ini dapat menjadi alat bukti. "Kita berharap semua berjalan baik," ujarnya.
Dalam pembukaan kotak suara sengketa Pemilu, pihaknya merunut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4. Dimana pihaknya dibantu oleh PPK dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak kepolisian dalam melakukan dan menjalankan kegiatan mencari dokumen yang dibutuhkan.
"Jadi dalam hal ini kita menggadeng instansi ini berdasarkan peraturan yang ada, proses ini berakhir setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan diambil, " katanya.
Sopian juga menyampaikan untuk Kabupaten Langkat, empat perkara yang disengketakan ditingkat legislatif yaitu jalur perseorangan DPD RI dan yang kedua dari partai politik.
"Jadi kita sedang mencari berkas yang dibutuhkan untuk perkara ini sebagai fokus objek gugatan yang gugatan," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019