Ketua tim kuasa hukum BPN 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjajanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menangani dugaan kecurangan pemilu yang diajukan pihaknya.
"MK bukan lembaga kalkulator yang bersifat numerik," ujar Bambang dii gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Jumat (25/5) malam.
Bambang mengatakan permohonan yang ia ajukan salah satunya agar MK bisa merumuskan apa benar terjadi tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur sistematis dan masif.
"Ada bukti pendukung menjelaskan hal itu," ujar Bambang.
Bahwa laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif itu sebelumnya telah ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Bambang alasan penolakan lebih disebabkan ketidakmampuan lembaga pengawas pemilu itu.
"Misalnya seperti laporan kami soal sistem IT KPU yang bermasalah, Bawaslu sepertinya tidak punya ahli IT tersendiri sehingga harus tidak menerima laporan itu," ujar Bambang.
Bambang merasa bersyukur telah menyampaikan permohonan pelaporan kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bambang berharap MK sebagai lembaga yang profesional bisa memeriksa kecurangan tersebut.
Sementara, MK menjadwalkan akan melakukan verifikasi dokumen pada 11 juni 2019.
Setelahnya proses pemeriksaan di MK akan dilakukan selama 14 hari kerja untuk mengadili perkara dugaan kecurangan hasil pemilihan umum tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"MK bukan lembaga kalkulator yang bersifat numerik," ujar Bambang dii gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Jumat (25/5) malam.
Bambang mengatakan permohonan yang ia ajukan salah satunya agar MK bisa merumuskan apa benar terjadi tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur sistematis dan masif.
"Ada bukti pendukung menjelaskan hal itu," ujar Bambang.
Bahwa laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif itu sebelumnya telah ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Bambang alasan penolakan lebih disebabkan ketidakmampuan lembaga pengawas pemilu itu.
"Misalnya seperti laporan kami soal sistem IT KPU yang bermasalah, Bawaslu sepertinya tidak punya ahli IT tersendiri sehingga harus tidak menerima laporan itu," ujar Bambang.
Bambang merasa bersyukur telah menyampaikan permohonan pelaporan kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bambang berharap MK sebagai lembaga yang profesional bisa memeriksa kecurangan tersebut.
Sementara, MK menjadwalkan akan melakukan verifikasi dokumen pada 11 juni 2019.
Setelahnya proses pemeriksaan di MK akan dilakukan selama 14 hari kerja untuk mengadili perkara dugaan kecurangan hasil pemilihan umum tersebut.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019