Tidak dapat dipungkiri sampai saat ini pembangunan di kawasan Tapanuli masih tergantung anggaran dari APBN dan APBD, sehingga pemerintah di kawasan itu sulit untuk berimprovisasi karena ketergantungan anggaran tersebut.
Untuk itu diperlukan terobosan baru guna memampukan kawasan Tapanuli mandiri secara ekonomi dan mencapai kemajuan pembangunan yang lebih baik melalui lokomotif ekonomi baru.
Demikian tanggapan Ir Sanggam Hutapea, MM, salah seorang pengamat pariwisata dan ekonomi kawasan Tapanuli ketika bincang-bincang dengan ANTARA, Jumat (22/3), sewaktu berkunjung ke Sibolga melihat pelabuhan Pelindo yang baru diresmikan Presiden Jokowi.
Politisi NasDem ini mengungkapkan, bahwa program pemerintah pusat belakangan ini cukup serius membangun infrastruktur, termasuk pembangunan trans Sumatera. Salahsatunya Pelabuhan Pelindo Sibolga sudah diresmikan.
Ada kebanggaan tersendiri melihat kemegahan Pelabuhan itu. Tentunya diharapkan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Sibolga dan Tapanuli.
“Dampak dari pembangunan fasilitas dan infrastruktur ini dapat kita rasakan dalam waktu panjang, bukan jangka pendek antara 5-10 tahun. Untuk itu program pembangunan pemerintah harus didukung dan disambut dengan baik oleh pemerintah di kawasan Tapanuli dan masyarakatnya,” ajak Sanggam.
Pengusaha asal Tapanuli Utara yag sukses meniti karier di Jakarta ini melihat, ada beberapa sektor perekomian yang bisa mendukung lokomotif ekonomi baru Tapanuli. Pertama, sektor pariwisata yang sudah di depan mata, dan cukup punya potensi. Hal itu sejalan dengan konsep yang sudah dituangkannya dalam desaint Tapanuli-Nias Adventure yang sangat baik untuk dikembangkan.
Kedua, potensi pertanian dan perkebunan. Untuk membangkitkan potensi tersebut perlu melirik pangsa pasar, baik dalam maupun luar negeri.
"Untuk mengurangi subsisi pemerintah melalui APBN dan APBD dibutuhkan kajian yang serius agar peningkatan ekonomi di kawasan Tapanuli membaik dan intens. Contohnya Pemprov DKI Jakarta. Dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN sangat minim, mengingat penghasilan mereka mayoritas. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki keleluasaan untuk mengatur keuangannya. Makanya jangan heran kalau gaji seorang lurah di Ibukota Jakarta bisa mencapai Rp50 juta per bulan,” sebut Sanggam.
Demikian juga dengan Bali dan Riau agak longgar mengatur keuangannya karena sektor pariwisata dan hasil buminya, walaupun tidak sebebas DKI Jakarta, kata Sanggam.
Untuk dapat mengikuti jejak daerah-daerah yang tidak tergantung ke APBN pembangunannya, lokomotif ekonomi baru di kawasan Tapanuli solusinya.
"Di kawasan Tapanuli terdapat sumber energi terbarukan yaitu listrik, apakah itu mikro hidro atau mini hidro. Juga banyak air terjun atau sungai-sungai yang bisa diengineering atau direkayasa untuk pembangkit listrik dan bisa dijual ke PLN. Produk pertanian juga bisa dikembangkan untuk diekspor. Memang perlu dukungan membangun pabrik kemasan, misalnya pabrik kemasan cabai dan kemasan lainnya. Hal ini tentunya bisa menyerap lapangan kerja baru. Sama halnya di sektor pariwisata dengan bertambahnya jumlah hotel dan alat transportasi juga akan menambah penyerapan tenaga kerja,” ujar Sanggam.
Caleg Partai NasDem untuk DPR-RI membenarkan, untuk mewujudkan lokomotif ekonomi baru, Pemerintah di kawasan Tapanuli harus didorong memberi fasilitas yang diperlukan.
Para bupati/walikota sudah harus membuat peta-peta peluang investasi di daerahnya masing-masing dan mengundang ivestor. Bila perlu lakukan roadshow tentang peluang investasi. Karena sesunggunya bumi Tapanuli cukup kaya dengan sumber daya alam.
Suami dari Tirulan Merry Samosir ini pun berjanji, jika dirinya terpilih sebagai anggota legislatif di Senayan, pertama sekali ia akan bertemu dengan kepala daerah untuk membicarakan peluang investasi tersebut.
“Sudah saatnya kita memberikan perhatian yang besar bagi kawasan Tapanuli, karena pemerintah pusat khususnya di era Presiden Jokowi sudah membuka akses pembangunan yang cukup besar. Dan akses ini harus kita tangkap dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk dijual. Inilah saatnya impian Tapanuli akan jaya kita wujudkan bersama,” tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Untuk itu diperlukan terobosan baru guna memampukan kawasan Tapanuli mandiri secara ekonomi dan mencapai kemajuan pembangunan yang lebih baik melalui lokomotif ekonomi baru.
Demikian tanggapan Ir Sanggam Hutapea, MM, salah seorang pengamat pariwisata dan ekonomi kawasan Tapanuli ketika bincang-bincang dengan ANTARA, Jumat (22/3), sewaktu berkunjung ke Sibolga melihat pelabuhan Pelindo yang baru diresmikan Presiden Jokowi.
Politisi NasDem ini mengungkapkan, bahwa program pemerintah pusat belakangan ini cukup serius membangun infrastruktur, termasuk pembangunan trans Sumatera. Salahsatunya Pelabuhan Pelindo Sibolga sudah diresmikan.
Ada kebanggaan tersendiri melihat kemegahan Pelabuhan itu. Tentunya diharapkan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Sibolga dan Tapanuli.
“Dampak dari pembangunan fasilitas dan infrastruktur ini dapat kita rasakan dalam waktu panjang, bukan jangka pendek antara 5-10 tahun. Untuk itu program pembangunan pemerintah harus didukung dan disambut dengan baik oleh pemerintah di kawasan Tapanuli dan masyarakatnya,” ajak Sanggam.
Pengusaha asal Tapanuli Utara yag sukses meniti karier di Jakarta ini melihat, ada beberapa sektor perekomian yang bisa mendukung lokomotif ekonomi baru Tapanuli. Pertama, sektor pariwisata yang sudah di depan mata, dan cukup punya potensi. Hal itu sejalan dengan konsep yang sudah dituangkannya dalam desaint Tapanuli-Nias Adventure yang sangat baik untuk dikembangkan.
Kedua, potensi pertanian dan perkebunan. Untuk membangkitkan potensi tersebut perlu melirik pangsa pasar, baik dalam maupun luar negeri.
"Untuk mengurangi subsisi pemerintah melalui APBN dan APBD dibutuhkan kajian yang serius agar peningkatan ekonomi di kawasan Tapanuli membaik dan intens. Contohnya Pemprov DKI Jakarta. Dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN sangat minim, mengingat penghasilan mereka mayoritas. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki keleluasaan untuk mengatur keuangannya. Makanya jangan heran kalau gaji seorang lurah di Ibukota Jakarta bisa mencapai Rp50 juta per bulan,” sebut Sanggam.
Demikian juga dengan Bali dan Riau agak longgar mengatur keuangannya karena sektor pariwisata dan hasil buminya, walaupun tidak sebebas DKI Jakarta, kata Sanggam.
Untuk dapat mengikuti jejak daerah-daerah yang tidak tergantung ke APBN pembangunannya, lokomotif ekonomi baru di kawasan Tapanuli solusinya.
"Di kawasan Tapanuli terdapat sumber energi terbarukan yaitu listrik, apakah itu mikro hidro atau mini hidro. Juga banyak air terjun atau sungai-sungai yang bisa diengineering atau direkayasa untuk pembangkit listrik dan bisa dijual ke PLN. Produk pertanian juga bisa dikembangkan untuk diekspor. Memang perlu dukungan membangun pabrik kemasan, misalnya pabrik kemasan cabai dan kemasan lainnya. Hal ini tentunya bisa menyerap lapangan kerja baru. Sama halnya di sektor pariwisata dengan bertambahnya jumlah hotel dan alat transportasi juga akan menambah penyerapan tenaga kerja,” ujar Sanggam.
Caleg Partai NasDem untuk DPR-RI membenarkan, untuk mewujudkan lokomotif ekonomi baru, Pemerintah di kawasan Tapanuli harus didorong memberi fasilitas yang diperlukan.
Para bupati/walikota sudah harus membuat peta-peta peluang investasi di daerahnya masing-masing dan mengundang ivestor. Bila perlu lakukan roadshow tentang peluang investasi. Karena sesunggunya bumi Tapanuli cukup kaya dengan sumber daya alam.
Suami dari Tirulan Merry Samosir ini pun berjanji, jika dirinya terpilih sebagai anggota legislatif di Senayan, pertama sekali ia akan bertemu dengan kepala daerah untuk membicarakan peluang investasi tersebut.
“Sudah saatnya kita memberikan perhatian yang besar bagi kawasan Tapanuli, karena pemerintah pusat khususnya di era Presiden Jokowi sudah membuka akses pembangunan yang cukup besar. Dan akses ini harus kita tangkap dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk dijual. Inilah saatnya impian Tapanuli akan jaya kita wujudkan bersama,” tandasnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019