Simalungun (Antaranews Sumut) - BPN Kabupaten Simalungun menyerahkan sebanyak 280 sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistem lengkap tahun 2018, Selasa (12/2), di kantor yang berada di wilayah Kota Pematangsiantar.
Acara yang dirangkai dengan pencanangan zona integritas itu dihadiri Wakil Bupati Simalungun, H Amran Sinaga dan unsur forum pimpinan daerah setempat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Eduard Hutabarat mengatakan, tahun 2018 pihaknya menargetkan sebanyak 19.511 bidang tanah terdiri dari hak atas tanah sebanyak 14.000 serta peta bidang tanah sebanyak 5.511.
Sedangkan penyerahan 280 sertifikat itu untuk 243 tanah, 30 retribusi tanah objek landreform, enam tanah wakaf dan satu tanah gereja, yang berasal dari 11 desa/nagori.
Sementara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari
korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) diharapkan bisa memberikan tambahan semangat jajarannya untuk capaian target 20.000 bidang tanah pada tahun 2019.
Wakil Bupati mengatakan, program tersebut menjamin kepastian hukum dan mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan.
Diharapkan, sertifikat yang diberikan kepada masyarakat juga akan mengurangi konflik tanah ditengah-tengah masyarakat.
Untuk itu diimbau camat, pangulu/kepala desa/lurah dan perangkatnya membantu mensukseskan program tersebut di Kabupaten Simalungun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Acara yang dirangkai dengan pencanangan zona integritas itu dihadiri Wakil Bupati Simalungun, H Amran Sinaga dan unsur forum pimpinan daerah setempat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Eduard Hutabarat mengatakan, tahun 2018 pihaknya menargetkan sebanyak 19.511 bidang tanah terdiri dari hak atas tanah sebanyak 14.000 serta peta bidang tanah sebanyak 5.511.
Sedangkan penyerahan 280 sertifikat itu untuk 243 tanah, 30 retribusi tanah objek landreform, enam tanah wakaf dan satu tanah gereja, yang berasal dari 11 desa/nagori.
Sementara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari
korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) diharapkan bisa memberikan tambahan semangat jajarannya untuk capaian target 20.000 bidang tanah pada tahun 2019.
Wakil Bupati mengatakan, program tersebut menjamin kepastian hukum dan mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan.
Diharapkan, sertifikat yang diberikan kepada masyarakat juga akan mengurangi konflik tanah ditengah-tengah masyarakat.
Untuk itu diimbau camat, pangulu/kepala desa/lurah dan perangkatnya membantu mensukseskan program tersebut di Kabupaten Simalungun.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019