Batubara (Antaranews Sumut) - Penanggulangan kemiskinkan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak semata, namun juga butuh sinegri dan koordinasi lintas sektor sehingga program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
Bupati Batubara Zahir MAP di Lima Puluh, Selasa, mengatakan, masalah penanganan kemiskinan bukan semata-mata sekedar jumlah angka di atas kertas, namun lebih dari itu semua membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak.
"Ini bukan masalah angka, tapi bagaimana program penanggulangan kemiskinan daerah itu dapat disinergiskan dengan pembiayaan APBD dan didasarkan kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara faktual di lapangan,"katanya.
Ia mengatakan, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
Namun harus banyak mencari terobosan baru seperti mencari suntikan anggaran dari pusat atau pun dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun jika CSR bukan sekedar minta sumbangan dengan perusahaan, lebih dari itu, CSR yang akan dialokasikan oleh perusahaan dibahas dalam Musrenbang Daerah.
Program-program daerah khususnya terkait kemiskinan yang akan dimanfaatkan lewat dana CSR dibahas, nantinya tertuang di dokumen perencanaan.
"Jadi take and give nya jelas untuk masyaraat. Tanpa dukungan dari masyarakat perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik dan sehat," jelasnya.
Ia juga menyampaikan suatu perusahaan tanpa di dukung masyarakat juga akan sulit berkembang dan maju.
Artinya rasa saling ketergantungan melahirkan rasa memiliki dan mencintai keberadaan perusahaan sangat membantu pergerakan roda ekonomi masyarakat dan juga membantu penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Batubara.
"Perusahaan juga diminta agar berpartisipasi dalam penataan lingkungan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Bupati Batubara Zahir MAP di Lima Puluh, Selasa, mengatakan, masalah penanganan kemiskinan bukan semata-mata sekedar jumlah angka di atas kertas, namun lebih dari itu semua membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak.
"Ini bukan masalah angka, tapi bagaimana program penanggulangan kemiskinan daerah itu dapat disinergiskan dengan pembiayaan APBD dan didasarkan kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara faktual di lapangan,"katanya.
Ia mengatakan, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
Namun harus banyak mencari terobosan baru seperti mencari suntikan anggaran dari pusat atau pun dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun jika CSR bukan sekedar minta sumbangan dengan perusahaan, lebih dari itu, CSR yang akan dialokasikan oleh perusahaan dibahas dalam Musrenbang Daerah.
Program-program daerah khususnya terkait kemiskinan yang akan dimanfaatkan lewat dana CSR dibahas, nantinya tertuang di dokumen perencanaan.
"Jadi take and give nya jelas untuk masyaraat. Tanpa dukungan dari masyarakat perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik dan sehat," jelasnya.
Ia juga menyampaikan suatu perusahaan tanpa di dukung masyarakat juga akan sulit berkembang dan maju.
Artinya rasa saling ketergantungan melahirkan rasa memiliki dan mencintai keberadaan perusahaan sangat membantu pergerakan roda ekonomi masyarakat dan juga membantu penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Batubara.
"Perusahaan juga diminta agar berpartisipasi dalam penataan lingkungan," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019