Tanjungbalai (Antaranews Sumut) - Pemkot Tanjungbalai berupaya mendorong percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) 2019 program pemerintah pusat kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang ada di Kota Tanjungbalai.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakot Tanjungbalai Darwansyah, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antara Pemkot dan Polres Tanjungbalai bersama para keluarga penerima manfaat.
Darwansyah menjelaskan, dalam rakor pengamanan penyaluran basos pada Jumat (17/1) kemarin, Wali Kota H.M Syahrial mengimbau agar Dinas terkait segera merealisasikan penyaluran bansos pusat tersebut kepada KPM.
Menurut Darwansyah, rakor itu dilaksanakan sebagai tindaklanjut hasil penanda tanganan nota kesepahaman antara Kemensos dengan Kapolri pada 11 Januari 2019 di Jakarta yang disaksikan para Bupati/Wali Kota, Dinas Sosial dan Kepolisian Se Indonesia melalui video conference.
"Dalam rakor itu pak wali menyampaikan bahwa Pemkot bersama Polres Tanjungbalai mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan keuangan inklusif, dan secara bersama mendorong percepatan penyaluran bansos 2019 agar berlangsung aman dan lancar," kata Darwansyah di Balai Kota, Jumat (18/1).
Dia menambahkan, penyaluran bansos di Kota Tanjungbalai diharapkan berjalan dengan baik sesuai prinsip enam tepat yakni, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat jenis dan tepat cara.
Bansos yang disalurkan pemerintah pusat yaitu, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan sebagai wujud Nawacita Presiden RI untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.
"Pak wali berharap bantuan yang akan disalurkan pemerintah pusat bisa secepatnya diterima KPM warga Kota Tanjungbalai. Demikian juga harapan Kapolres Tanjungbalai bapak AKBP Irfan Rifai," ujar Darwansyah.
Sesuai catatan, untuk Kota Tanjungbalai sendiri Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Nopember dan Desember 2018 dengan penerima 13.450 KPM sebesar Rp110.000 perbulan, Kartu Indonesia Sehat dengan penerima 67.171 Jiwa.
Penerima PKH pada 2018 sebanyak 7.964 KPM dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 10.013 KPM dengan jumlah yang diterima Rp1.890.000 per tahun, Asistensi Lansia Terlantar 23 KPM dengan bantuan yang diterima Rp350.000 per tahun untuk tiap KPM.
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 20 kelompok, E-Warong 15 Kelompok, Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 7 kelompok dan Sarana Lingkungan 1 kelompok dengan bantuan Rp50 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakot Tanjungbalai Darwansyah, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antara Pemkot dan Polres Tanjungbalai bersama para keluarga penerima manfaat.
Darwansyah menjelaskan, dalam rakor pengamanan penyaluran basos pada Jumat (17/1) kemarin, Wali Kota H.M Syahrial mengimbau agar Dinas terkait segera merealisasikan penyaluran bansos pusat tersebut kepada KPM.
Menurut Darwansyah, rakor itu dilaksanakan sebagai tindaklanjut hasil penanda tanganan nota kesepahaman antara Kemensos dengan Kapolri pada 11 Januari 2019 di Jakarta yang disaksikan para Bupati/Wali Kota, Dinas Sosial dan Kepolisian Se Indonesia melalui video conference.
"Dalam rakor itu pak wali menyampaikan bahwa Pemkot bersama Polres Tanjungbalai mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan keuangan inklusif, dan secara bersama mendorong percepatan penyaluran bansos 2019 agar berlangsung aman dan lancar," kata Darwansyah di Balai Kota, Jumat (18/1).
Dia menambahkan, penyaluran bansos di Kota Tanjungbalai diharapkan berjalan dengan baik sesuai prinsip enam tepat yakni, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat jenis dan tepat cara.
Bansos yang disalurkan pemerintah pusat yaitu, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan sebagai wujud Nawacita Presiden RI untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.
"Pak wali berharap bantuan yang akan disalurkan pemerintah pusat bisa secepatnya diterima KPM warga Kota Tanjungbalai. Demikian juga harapan Kapolres Tanjungbalai bapak AKBP Irfan Rifai," ujar Darwansyah.
Sesuai catatan, untuk Kota Tanjungbalai sendiri Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Nopember dan Desember 2018 dengan penerima 13.450 KPM sebesar Rp110.000 perbulan, Kartu Indonesia Sehat dengan penerima 67.171 Jiwa.
Penerima PKH pada 2018 sebanyak 7.964 KPM dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 10.013 KPM dengan jumlah yang diterima Rp1.890.000 per tahun, Asistensi Lansia Terlantar 23 KPM dengan bantuan yang diterima Rp350.000 per tahun untuk tiap KPM.
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 20 kelompok, E-Warong 15 Kelompok, Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 7 kelompok dan Sarana Lingkungan 1 kelompok dengan bantuan Rp50 juta.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019