Aekkanopan (Antaranews Sumut) – untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) diperlukan perencanaan dan penanganan yang terintegrasi antara pemerintah, penegak hukum, dunia usha dan masyarakat.
Demikian dikatakan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak RI Dra Leny Nurhayanti Rosalin MSc saat menjadi pembicara pada Advokasi Percepatan Kabuapten Layak Anak di Labuhanbatu Utara yang diselenggarakan di aula Ahmad Dewi Syukur Aekkanopan, Selasa.
Untuk itu ia mengajak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat focus pada persoalan anak. Sebab, masa depan bangsa berada di tangan mereka (anak-anak--red)yang. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjadikan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Menurutnya, untuk menjadi KLA, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak baik dari pemerintahan, dunia usaha serta masyarakat. saat ini menurutnya di Indonesia belum ada satu pun kabupaten yang mencapai katagori KLA. Capaian tertinggi adalah tingkat Utama yang diraih Solo dan Surabaya.
“Sebanyak 415 kabupaten berbenah (menuju KLA---pen). Mudah-mudahan Labura menyusul menjadi kabupaten yang ke-416,” sebutnya dalam kegiatan yang juga dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa/lurah dan undangan lainnya.
Untuk menjadi KLA dibutuhkan 24 indikator yang memerlukan sinergitas dan kerjasama dari berbagai pihak. “KLA terintegrasi dengan system kabupaten/kita di Indonesia seperti menjadi kabupaten/kota hijau, kabuapten/kota inklusi, kabupaten/kota sehat, kabupaten/kota aman dan kabupaten/kota cerdas,” jelasnya.
Salah satu indikasi KLA adalah tidak terjadinya perkawinan anak di bawah umur. “Jangan pernah mimpi punya IPM (indeks prestasi manusia---pen) jika perkawinan di bawah umur masih terjadi,” tandasnya.
Dikatakannya, ada 5 klaster konvensi hak anak di Era Otda uyang diwujudkan dalam KLA. Kelima klaster itu adalah hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan penghasuhan alternative, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.
Dalam paparannya, wanita yang pernah satu kuliah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika itu menekankan pentingnya system yang terintegrasi dalam membuat perencanaan dan kebijakan.
Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Labura Drs H Dwi Prantara MM, Kadis PPPA Sumut Hj Nurlela, Kadis PPPA Labura Dra Hj Nursaadah MM selaku penyelenggara, sejumlah pimpinan OPD, camat, kades/lurah dan undangan lainnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019