Tanjungbalai (Antaranews Sumut) - Pemkot Tanjungbalai menyatakan pada 2019 ini lebih fokus melaksnakan program untuk meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat mehuju hidup sejahtera sesuai misi pemerintah daerah setempat.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) Pemkot Tanjungbalai yang berlangsung di Aula I Balai Kota setempat, Senin (14/1).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tanjungbalai H.Muhammad Syahrial menyampaikan harapannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus dan terukur melaksanakan porogram/kegiatan tahun anggaran 2019.
Selain pembangunan infrastruktur (fisik) program atau kegiatan sosial, kemasyarakatan dan pemberdayaan keluarga hendaknya bisa maksimal dilaksanakan sebagai komitmen Pemkot Tanjungbalai menuju perubahan secara signifikan mendongkrak ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
"Kita akan fokus pada penanggulangan kemiskinan yang saat ini masih tinggi dan peningkatan ekonomi masyarakat agar hidup sejahtera. Kepada OPD harus lebih meningkatkan kinerja, saling berkoordinasi baik di internal OPD maupun antar OPD dan Instansi terkait lainnya," ujar H.Muhammad Syahrial.
Rakorpem ini dirangkai penyerahan hasil riset penelitian dari Universitas Sumatera Utara kepada Wali Kota, tentang kajian potensi Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan import barang tertentu dan pembangunan pengembangan ekonomi masyarakat.
Menurut Ketua Tim Kajian USU Hanafi, hasil riset pihaknya bahwa Permendag Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Import Pakaian Bekas tidak layak diterapkan di Kota Tanjungbalai sehingga perlu ditinjau ulang.
"Untuk daerah ini (Tanjungbalai) perlu adanya aturan perlakuan khusus dalam rangka menghidupkan perekonomian masyarakat," kata Hanafi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) Pemkot Tanjungbalai yang berlangsung di Aula I Balai Kota setempat, Senin (14/1).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tanjungbalai H.Muhammad Syahrial menyampaikan harapannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus dan terukur melaksanakan porogram/kegiatan tahun anggaran 2019.
Selain pembangunan infrastruktur (fisik) program atau kegiatan sosial, kemasyarakatan dan pemberdayaan keluarga hendaknya bisa maksimal dilaksanakan sebagai komitmen Pemkot Tanjungbalai menuju perubahan secara signifikan mendongkrak ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
"Kita akan fokus pada penanggulangan kemiskinan yang saat ini masih tinggi dan peningkatan ekonomi masyarakat agar hidup sejahtera. Kepada OPD harus lebih meningkatkan kinerja, saling berkoordinasi baik di internal OPD maupun antar OPD dan Instansi terkait lainnya," ujar H.Muhammad Syahrial.
Rakorpem ini dirangkai penyerahan hasil riset penelitian dari Universitas Sumatera Utara kepada Wali Kota, tentang kajian potensi Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan import barang tertentu dan pembangunan pengembangan ekonomi masyarakat.
Menurut Ketua Tim Kajian USU Hanafi, hasil riset pihaknya bahwa Permendag Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Import Pakaian Bekas tidak layak diterapkan di Kota Tanjungbalai sehingga perlu ditinjau ulang.
"Untuk daerah ini (Tanjungbalai) perlu adanya aturan perlakuan khusus dalam rangka menghidupkan perekonomian masyarakat," kata Hanafi.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019