Tarutung (Antaranews Sumut) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Indra Simaremare menyebutkan pembagian hasil pajak air permukaan (PAP) PT Inalum oleh pemerintah provinsi sangat tidak adil dan diskriminatif saat aspek potensi daerah penerima yang seharusnya dijadikan dasar pembagian tidak diakomodir.
"Pembagian hasil pajak PAP Inalum sangat tidak adil dan diskriminatif. Sedikitpun, aspek potensi daerah penerima tidak diakomodir dalam pembagian tersebut," ujar Indra, Rabu (12/12).
Berdasarkan itu, katanya, Pemkab Taput akan menyampaikan keberatan dan protes keras kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Indra menyebutkan, Pemkab Taput sebagai salah satu daerah diantara 7 kabupaten se-kawasan danau toba yang notabene merupakan potensi sumber daya alam perusahaan PT Inalum seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar.
"Tapi kenapa Taput justru hanya memperoleh bagian sekitar Rp6,7 miliar dari total dana yang akan disalurkan Pemprovsu sebesar Rp554 miliar," sebutnya.
Menurut dia, pembagian yang tidak adil tersebut tidak hanya dialami Taput, namun juga dirasakan oleh enam kabupaten lainnya se-kawasan Danau Toba.
Kata Indra, selayaknya prinsip pembagian dana hasil pajak yang merinci pengalokasian aspek potensi senilai 70 persen, serta aspek pemerataan yang didasarkan pada jumlah penduduk dan luas wilayah senilai 30 persen harus menjadi dasar pembagian.
Dia juga mengaku heran, jika justru daerah kabupaten atau kota yang tidak bersentuhan langsung dengan Danau Toba yang memperoleh jatah pembagian paling besar.
"Sangat berbeda dengan kabupaten dan kota lain yang tidak berada di kawasan Danau Toba, namun memperoleh dana bagi hasil sebesar Rp89 miliar, ada yang Rp53 miliar, juga ada kota yang memperoleh Rp39 miliar," katanya.
Selain hal tersebut, Indra juga menyesalkan pihak provinsi yang tidak melibatkan kabupaten se-kawasan Danau Toba dalam penyusunan draf formula pembagian dan penyaluran dana bagi hasil dimaksud.
"Kita tidak pernah dilibatkan dalam hal penyusunan dana bagi hasil," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Pembagian hasil pajak PAP Inalum sangat tidak adil dan diskriminatif. Sedikitpun, aspek potensi daerah penerima tidak diakomodir dalam pembagian tersebut," ujar Indra, Rabu (12/12).
Berdasarkan itu, katanya, Pemkab Taput akan menyampaikan keberatan dan protes keras kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Indra menyebutkan, Pemkab Taput sebagai salah satu daerah diantara 7 kabupaten se-kawasan danau toba yang notabene merupakan potensi sumber daya alam perusahaan PT Inalum seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar.
"Tapi kenapa Taput justru hanya memperoleh bagian sekitar Rp6,7 miliar dari total dana yang akan disalurkan Pemprovsu sebesar Rp554 miliar," sebutnya.
Menurut dia, pembagian yang tidak adil tersebut tidak hanya dialami Taput, namun juga dirasakan oleh enam kabupaten lainnya se-kawasan Danau Toba.
Kata Indra, selayaknya prinsip pembagian dana hasil pajak yang merinci pengalokasian aspek potensi senilai 70 persen, serta aspek pemerataan yang didasarkan pada jumlah penduduk dan luas wilayah senilai 30 persen harus menjadi dasar pembagian.
Dia juga mengaku heran, jika justru daerah kabupaten atau kota yang tidak bersentuhan langsung dengan Danau Toba yang memperoleh jatah pembagian paling besar.
"Sangat berbeda dengan kabupaten dan kota lain yang tidak berada di kawasan Danau Toba, namun memperoleh dana bagi hasil sebesar Rp89 miliar, ada yang Rp53 miliar, juga ada kota yang memperoleh Rp39 miliar," katanya.
Selain hal tersebut, Indra juga menyesalkan pihak provinsi yang tidak melibatkan kabupaten se-kawasan Danau Toba dalam penyusunan draf formula pembagian dan penyaluran dana bagi hasil dimaksud.
"Kita tidak pernah dilibatkan dalam hal penyusunan dana bagi hasil," ucapnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018