Rantau Prapat (Antaranews Sumut) — Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan hal itu sangat memungkinkan dan malahan sudah dilakukan sehingga tidak membebani anggaran negara. Mantan investor infrastruktur ini mengaku pernah menjalankannya dengan membangun beberapa proyek besar tanpa membebani uang rakyat.
Sebagaimana diberitakan, Sandiaga Uno berjanji apabila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Namun, dengan pendekatan yang berbeda. Sandiaga Uno menjelaskan pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.
“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol cipali 116km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” jelas mantan wagub DKI ini usai mengikuti acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Selasa (11/12/2018).
Menurut mantan wakil gubernur DKI ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta.
Bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD.
“Di samping dana swasta murni, pemerintah juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema PPP (public private partnership). Skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan,” jelas Sandi.
“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” tambah Sandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Sebagaimana diberitakan, Sandiaga Uno berjanji apabila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Namun, dengan pendekatan yang berbeda. Sandiaga Uno menjelaskan pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.
“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol cipali 116km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” jelas mantan wagub DKI ini usai mengikuti acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Selasa (11/12/2018).
Menurut mantan wakil gubernur DKI ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta.
Bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD.
“Di samping dana swasta murni, pemerintah juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema PPP (public private partnership). Skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan,” jelas Sandi.
“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” tambah Sandi.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018