Tanjungbalai (Antaranews Sumut) -Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DP3A dan PMK) menyosialisasikan Puskesmas dan Sekolah ramah anak menuju Tanjungbalai Kota Layak Anak 2019, Senin
Sosialisasi itu dibuka Kepala DP3A dan PMK Tanjungbalai Darul Yana Siregar, menghadirkan narasumber dari PKPA Medan Sulaimam ZM dan Pengurus KPAI Tanjungbalai Agus Salim Hutagalung, dengan peserta yakni kepala sekolah, puskesmas dan utusan OPD dijajaran Pemkot Tanjungbalai.
Darul Yana mengatakan, sosialisasi bertjuan untuk menjalin sinergitas dan menyatukan persepsi dalam persiapan menuju Tanjungbalai Kota Layak Anak (KLA) pada 2019 mendatang.
Menurut Darul Yana, dari sekian banyak indikator suatu daerah menjadi KLA wajib didukung danya sekolah dan puskesmas yang ramah terhadap anak.
"Diharapkan melalui kegiatan ini kita jajaran OPD bisa bersinergi dan menjalin kerja sama mewujudkan Tanjungbalai sebagai Kota Layak Anak yang akan dicanangkan pada Maret 2019," kata Darul Yana.
KPAI Tanjungbalai Agus Salim Hutagalung menjelaskan, tujuan KLA diantaranya suatu daerah bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak sebagai upaya melindungi hak-hak mereka.
Beberapa indikator KLA meliputi
persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, tersedia fasilitas informasi dan ruanga layak anak, dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
Sementara itu Sulaiman ZM dari PKPA dari Medan menyampaikan,
Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama mengikuti proses belajar dengan fasilitas yang bersih, aman, ramah, inklusif, sehat, asri, nyaman dan aman.
Demikian juga Puskesmas ramah anak setidaknya harus menjamin tersedianya tenaga medis yang memahami tentang hak dan kesehatan anak. Tersedianya ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling bagi anak.
Tersedianya komunikasi informasi dan edukasi tentang hak kesehatan anak serta memiliki ruang laktasi yang higienis dan mampu melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk puskesmas yang memberikan layanan persalinan.
"Selain sarana infrastruktur, untuk mewujudkan KLA juga dibutuhkan kerja sama anatarpemerintah, dunia usaha, stakholder hingga peran media baik cetak, elektronik dan media cyber," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Sosialisasi itu dibuka Kepala DP3A dan PMK Tanjungbalai Darul Yana Siregar, menghadirkan narasumber dari PKPA Medan Sulaimam ZM dan Pengurus KPAI Tanjungbalai Agus Salim Hutagalung, dengan peserta yakni kepala sekolah, puskesmas dan utusan OPD dijajaran Pemkot Tanjungbalai.
Darul Yana mengatakan, sosialisasi bertjuan untuk menjalin sinergitas dan menyatukan persepsi dalam persiapan menuju Tanjungbalai Kota Layak Anak (KLA) pada 2019 mendatang.
Menurut Darul Yana, dari sekian banyak indikator suatu daerah menjadi KLA wajib didukung danya sekolah dan puskesmas yang ramah terhadap anak.
"Diharapkan melalui kegiatan ini kita jajaran OPD bisa bersinergi dan menjalin kerja sama mewujudkan Tanjungbalai sebagai Kota Layak Anak yang akan dicanangkan pada Maret 2019," kata Darul Yana.
KPAI Tanjungbalai Agus Salim Hutagalung menjelaskan, tujuan KLA diantaranya suatu daerah bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak sebagai upaya melindungi hak-hak mereka.
Beberapa indikator KLA meliputi
persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, tersedia fasilitas informasi dan ruanga layak anak, dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
Sementara itu Sulaiman ZM dari PKPA dari Medan menyampaikan,
Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama mengikuti proses belajar dengan fasilitas yang bersih, aman, ramah, inklusif, sehat, asri, nyaman dan aman.
Demikian juga Puskesmas ramah anak setidaknya harus menjamin tersedianya tenaga medis yang memahami tentang hak dan kesehatan anak. Tersedianya ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling bagi anak.
Tersedianya komunikasi informasi dan edukasi tentang hak kesehatan anak serta memiliki ruang laktasi yang higienis dan mampu melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk puskesmas yang memberikan layanan persalinan.
"Selain sarana infrastruktur, untuk mewujudkan KLA juga dibutuhkan kerja sama anatarpemerintah, dunia usaha, stakholder hingga peran media baik cetak, elektronik dan media cyber," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018