Rantauparapat (Antaranews Sumut) – Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019.
Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Gunawan Hutabarat itu dalam masa persidangan pertama tahun sidang kelima.
Plt. Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe di Rantauprapat, Rabu menyampaikan terima kasih kepada pihak legislative yang telah memberikan saran, pendapat dan dukungan serta perhatian.
Sehingga kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran yang telah di sepakati, sebagai dasar dalam proses penyusunan Ranperda APBD 2019.
Ranperda yang diajukan yakni, rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,4 triliun dan rencana belanja daerah Rp1,5 triliun,- sehingga mengalami defisit anggaran sebesar Rp101 miliyar.
Menurutnya, defisit anggaran dimaksud masih dibawah batas maksimal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI dengan perhitungan 0,3 persen dari proyeksi Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Target pendapatan daerah yang direncanakan Rp1,4 bertambah Rp133 miliyar atau 10,43 persen dari target APBD2018.
Pertambahan target pendapatan daerah secara keseluruhan komponen pendapatan daerah mengalami pertambahan dari tahun anggaran sebelumnya seperti PAD 2019 bertambah sebesar 9,55 persen dana perimbangan 7,57 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah sebesar 28,38 persen.
Sedangkan untuk belanja daerah dalam Ranperda 2019 direncanakan sebesar Rp1,5 triliun, dialokasikan pada kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp782 milyar dan belanja langsung direncanakan sebesar Rp729 milyar.
Ia menjelaskan, belanja tidak langsung masih relatif lebih besar dengan persentase 51,75 persen bila dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 48,25 persen.
Dimana belanja tidak langsung diprioritaskan pada belanja pegawai khususnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan persentase 39,27 persen dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 9,85 persen terhadap rencana belanja daerah pada 2019.
Meskipun demikian, rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah pada R-APBD 2019 sudah lebih proporsional bila dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.
Pihaknya, berupaya kedepan agar belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur.
Sementara, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp101 miliyar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada R-APBD 2019 adalah Rp500 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Gunawan Hutabarat itu dalam masa persidangan pertama tahun sidang kelima.
Plt. Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe di Rantauprapat, Rabu menyampaikan terima kasih kepada pihak legislative yang telah memberikan saran, pendapat dan dukungan serta perhatian.
Sehingga kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran yang telah di sepakati, sebagai dasar dalam proses penyusunan Ranperda APBD 2019.
Ranperda yang diajukan yakni, rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,4 triliun dan rencana belanja daerah Rp1,5 triliun,- sehingga mengalami defisit anggaran sebesar Rp101 miliyar.
Menurutnya, defisit anggaran dimaksud masih dibawah batas maksimal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI dengan perhitungan 0,3 persen dari proyeksi Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Target pendapatan daerah yang direncanakan Rp1,4 bertambah Rp133 miliyar atau 10,43 persen dari target APBD2018.
Pertambahan target pendapatan daerah secara keseluruhan komponen pendapatan daerah mengalami pertambahan dari tahun anggaran sebelumnya seperti PAD 2019 bertambah sebesar 9,55 persen dana perimbangan 7,57 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah sebesar 28,38 persen.
Sedangkan untuk belanja daerah dalam Ranperda 2019 direncanakan sebesar Rp1,5 triliun, dialokasikan pada kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp782 milyar dan belanja langsung direncanakan sebesar Rp729 milyar.
Ia menjelaskan, belanja tidak langsung masih relatif lebih besar dengan persentase 51,75 persen bila dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 48,25 persen.
Dimana belanja tidak langsung diprioritaskan pada belanja pegawai khususnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan persentase 39,27 persen dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 9,85 persen terhadap rencana belanja daerah pada 2019.
Meskipun demikian, rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah pada R-APBD 2019 sudah lebih proporsional bila dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.
Pihaknya, berupaya kedepan agar belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur.
Sementara, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp101 miliyar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada R-APBD 2019 adalah Rp500 juta.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018