Kotapinang (Antaranews Sumut) - Wacana pemerintah untuk mengalokasikan dana operasional kepala desa melalui instrumen Dana Desa (DD) disambut baik sejumlah kepala desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Wacana itu dianggap membantu meningkatkan pembangunan di daerah.
“Selama ini memang ada kesulitan yang dirasakan kepala desa untuk membantu kegiatan yang sifatnya mendadak, karena dana operasional yang ada sangat minim. Jika wacana ini benar, maka akan sangat membantu,” kata Kepala Desa Sisumut, Sugiono di Kotapinang, Rabu.
Ia menjelaskan, selama ini memang ada dana operasional yang dialokasikan di dalam APBDes masing-masing desa. Namun, besaran dan penggunaannya terbatas.
Dalam rencana APBDes 2019 belum ada dana operasional kepala desa yang tertampung di dalam instrumen DD. “Belum ada. Tapi nggak tahu nanti apakah memang ada di dalam anggaran DD,” ujarnya.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, M. Syukri mengatakan, pengalokasian dana operasinal kepala desa itu masih wacana yang dicetuskan Presiden, Joko Widodo pada Pekan Inovasi Desa di Bali belum lama ini.
Sejauh ini belum ada aturan yang memayungi rencana tersebut. “Wacananya besaran dana operasional kepala desa itu 5 persen dari DD. Tapi itukan masih wacana. Kita tunggu saja petunjuk dari pemerintah pusat,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
“Selama ini memang ada kesulitan yang dirasakan kepala desa untuk membantu kegiatan yang sifatnya mendadak, karena dana operasional yang ada sangat minim. Jika wacana ini benar, maka akan sangat membantu,” kata Kepala Desa Sisumut, Sugiono di Kotapinang, Rabu.
Ia menjelaskan, selama ini memang ada dana operasional yang dialokasikan di dalam APBDes masing-masing desa. Namun, besaran dan penggunaannya terbatas.
Dalam rencana APBDes 2019 belum ada dana operasional kepala desa yang tertampung di dalam instrumen DD. “Belum ada. Tapi nggak tahu nanti apakah memang ada di dalam anggaran DD,” ujarnya.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, M. Syukri mengatakan, pengalokasian dana operasinal kepala desa itu masih wacana yang dicetuskan Presiden, Joko Widodo pada Pekan Inovasi Desa di Bali belum lama ini.
Sejauh ini belum ada aturan yang memayungi rencana tersebut. “Wacananya besaran dana operasional kepala desa itu 5 persen dari DD. Tapi itukan masih wacana. Kita tunggu saja petunjuk dari pemerintah pusat,” katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018