Medan, (Antaranews Sumut) - Seluruh calen legislatif baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisir semua kebutuhan yang dibutuhkan saksi-saksi pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatig 2019.
Ketua Umum PPP Romahurmuzy saat menghadiri Rapat Pimpinan Wilayah plus dan pembekalan Caleg PPP Sumut di Medan, Sabtu, mengatakan pihaknya menekankan dan mengintruksikan kepada semua caleg untuk menggerakkan seluruh struktur partai untuk segera menginteravisasi kebutuhan saksi yang jumlahnya sekitar 35 ribu TPS di Sumatera Utara.
"Semua struktur partai sampai tingkatan ranting segera inventarisir kebutuhan saksi dan kita secara gotong royong menanggung bersama seluruh biayanya baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota," katanya.
Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan pada prinsipnya pembiayaan politik dan partai politik oleh pemerintah sesungguhnya masih jauh dari ideal yang juga sudah disampaikan sejumlah pengamat politik tanah air.
Karena itu untuk rencana penyediaan saksi tersebut, harus menjadi bagian dari apa yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi beban para caleg.
Sama diketahui, kata dia, batasan-batasan yang dimiliki para politisi terkadang menjadikan mereka kemudian melakukan hal-hal yang sebagiannya melanggara peraturan perundang-undangan, salah satunya biaya saksi yang cukup tinggi.
"
PPP menyediakan biaya saksi, tentu tidak bisa sepenuhnya. Untuk itu biayanya dibagi dengan gotong-royong oleh seluruh caleg baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Ketua Umum PPP Romahurmuzy saat menghadiri Rapat Pimpinan Wilayah plus dan pembekalan Caleg PPP Sumut di Medan, Sabtu, mengatakan pihaknya menekankan dan mengintruksikan kepada semua caleg untuk menggerakkan seluruh struktur partai untuk segera menginteravisasi kebutuhan saksi yang jumlahnya sekitar 35 ribu TPS di Sumatera Utara.
"Semua struktur partai sampai tingkatan ranting segera inventarisir kebutuhan saksi dan kita secara gotong royong menanggung bersama seluruh biayanya baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota," katanya.
Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan pada prinsipnya pembiayaan politik dan partai politik oleh pemerintah sesungguhnya masih jauh dari ideal yang juga sudah disampaikan sejumlah pengamat politik tanah air.
Karena itu untuk rencana penyediaan saksi tersebut, harus menjadi bagian dari apa yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi beban para caleg.
Sama diketahui, kata dia, batasan-batasan yang dimiliki para politisi terkadang menjadikan mereka kemudian melakukan hal-hal yang sebagiannya melanggara peraturan perundang-undangan, salah satunya biaya saksi yang cukup tinggi.
"
PPP menyediakan biaya saksi, tentu tidak bisa sepenuhnya. Untuk itu biayanya dibagi dengan gotong-royong oleh seluruh caleg baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018