Simalungun, (Antaranews Sumut) - Alokasi penggunanaan anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kebanyakan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (Desa), Lurinim Purba, Jumat, mengatakan, umumnya nagori yang berada tidak berada di kawasan perkebunan, memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur.
Sedangkan nagori yang di kawasan perkebunan lebih untuk pemberdayaan perekonomian melalui unit usaha BUMNag, seperti pembentukan koperasi, penyediaan air minum.
Pangulu (Kepala Desa) Nagori Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kurniawan Syahputra mengatakan, pencapaian perbaikan infrastruktur di desanya kira-kira 40 persen dari luas wilayah.
"Itu capaian dalam tiga tahun penerimaan dana desa, ada 60 persen lagi, secara bertahap sesuai hasil musyawarah desa," katanya.
Infrastruktur itu di antaranya, perbaikan jalan, pembangunan parit pasangan yang menjadi prioritas usulan masyarakat pada setiap musyawarah perencanaan pembangunan.
Masyarakat mengakui dampak positif dengan adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat ke desa-desa.
"Kalau menunggu dana dari (Pemerintah) Kabupaten bisa tahunan, tiga, empat, lima dan bahkan sampai ganti bupati," kata Ramlan (36), Nagori Serapuh, Kecamatan Bosar Maligas.
Dia berharap program Pemerintah Pusat itu tetap dilanjutkan, karena manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Jumlah nagori di bumi "Habonaron do Bona" mencapai 314 kawasan dengan tingkat kerusakan akses transportasi 60-80 persen. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (Desa), Lurinim Purba, Jumat, mengatakan, umumnya nagori yang berada tidak berada di kawasan perkebunan, memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur.
Sedangkan nagori yang di kawasan perkebunan lebih untuk pemberdayaan perekonomian melalui unit usaha BUMNag, seperti pembentukan koperasi, penyediaan air minum.
Pangulu (Kepala Desa) Nagori Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kurniawan Syahputra mengatakan, pencapaian perbaikan infrastruktur di desanya kira-kira 40 persen dari luas wilayah.
"Itu capaian dalam tiga tahun penerimaan dana desa, ada 60 persen lagi, secara bertahap sesuai hasil musyawarah desa," katanya.
Infrastruktur itu di antaranya, perbaikan jalan, pembangunan parit pasangan yang menjadi prioritas usulan masyarakat pada setiap musyawarah perencanaan pembangunan.
Masyarakat mengakui dampak positif dengan adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat ke desa-desa.
"Kalau menunggu dana dari (Pemerintah) Kabupaten bisa tahunan, tiga, empat, lima dan bahkan sampai ganti bupati," kata Ramlan (36), Nagori Serapuh, Kecamatan Bosar Maligas.
Dia berharap program Pemerintah Pusat itu tetap dilanjutkan, karena manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Jumlah nagori di bumi "Habonaron do Bona" mencapai 314 kawasan dengan tingkat kerusakan akses transportasi 60-80 persen. ***3***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018