Simalungun, (Antaranews Sumut) - Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, aksi demo ke kantor bupati dan gedung DPRD di Pamatang Raya, Selasa.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) menuntut pembayaran honor Juli-Desember 2016, pengangkatan K2 menjadi PNS tanpa batas usia dan pembatalan pengurangan honor.
Ganda Armando Silalahi mengatakan, pihaknya menerima surat edaran dari pimpinan perangkat daerah honor dari Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 1 juta.
Pengurangan dengan alasan minimnya pendapatan asli daerah berdampak pada penghidupan keluarga para honorer.
Massa beraksi keras saat Ketua DPRD, Johalim Purba menolak berdialog di jalan umum depan komplek gedung Dewan terkait tuntutan tersebut.
"Jika kalian tidak bersedia (pertemuan dengan perwakilan massa) ke dalam, silakan, tetapi jangan bilang kami tidak peduli terhadap aspirasi kalian," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Dia meninggalkan tempat massa berkumpul dan masuk kembali ke ruang kerja.
Massa yang kecewa meminta masyarakat untuk tidak lagi memilihnya lagi, juga anggota DPRD periode 2014-2019 pada Pileg tahun 2019.
"Lihat dari 50 anggota DPRD, hanya satu yang menemui kita, mana yang lainnya," kata Benni Polin Purba. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) menuntut pembayaran honor Juli-Desember 2016, pengangkatan K2 menjadi PNS tanpa batas usia dan pembatalan pengurangan honor.
Ganda Armando Silalahi mengatakan, pihaknya menerima surat edaran dari pimpinan perangkat daerah honor dari Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 1 juta.
Pengurangan dengan alasan minimnya pendapatan asli daerah berdampak pada penghidupan keluarga para honorer.
Massa beraksi keras saat Ketua DPRD, Johalim Purba menolak berdialog di jalan umum depan komplek gedung Dewan terkait tuntutan tersebut.
"Jika kalian tidak bersedia (pertemuan dengan perwakilan massa) ke dalam, silakan, tetapi jangan bilang kami tidak peduli terhadap aspirasi kalian," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Dia meninggalkan tempat massa berkumpul dan masuk kembali ke ruang kerja.
Massa yang kecewa meminta masyarakat untuk tidak lagi memilihnya lagi, juga anggota DPRD periode 2014-2019 pada Pileg tahun 2019.
"Lihat dari 50 anggota DPRD, hanya satu yang menemui kita, mana yang lainnya," kata Benni Polin Purba. ***2***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018