Langkat, (Antaranews Sumut) - Sebanyak 394 honorer katagori K2 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dari berbagai tenaga teknis minta diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, karena sudah mengabdi puluhan tahun.
"Seharusnya tenaga honorer ini yang diutamakan untuk diangkat, karena pengabdian yang dilakukan sudah puluhan tahun diberbagai desa terpencil," ujar salah seorang tenaga honorer yang berdelegasi ke Pemkab Langkat Muhammad Arifin, di Stabat, Kamis.
Kedatangan perwakilan tenaga honorer ini berdelegasi ke Pemkab Langkat, menyikapi adanya pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan menerima 508 formasi yang terdiri dari tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis.
Mereka juga membacakan pernyataan sikapnya antara lain menolak pelaksanaan tes CPNS secara umum sesuai dengan PerMenpan RB Republik Indonesia Nomor 36/2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018.
"Bupati dan Ketua DPRD diminta untuk membuat penolakan tes CPNS Umum sebelum K2 diselesaikan menjadi PNS tanpa batas usia yang ditujukan kepada Presiden dan Mendagri," katanya.
Mendukung DPr-RI (Balegnas) untuk secepatnya merevisi UU ASN sebagai payung hukum penuntasan K2 menjadi PNS dan mendorong agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu, Inpres atau Keppres dalam menyelesaikan honorer K2 menjadi PNS.
Delegasi honorer K2 Langkat itu juga menunjukkan data dari 394 tenaga honorer sebanyak 211 tenaga guru SD, 25 tenaga guru SMP, 19 tenaga guru SMA, 31 tenaga teknis Administrasi SMP, 26 tenaga teknis administrasi SMA, 27 Administrasi Kesehatan, 19 tenaga Administrasi Perhubungan, 12 Administrasi kelurahan.
Dimana dari 394 itu 325 memiliki data valid, empar orang kartu hilang, 56 data tidak valid, sembilan orang non aktif dan empat orang meninggal.
Asisten Pemerintahan Pemkab Langkat Abdul Karim, didampingi Kadis Pendidikan Saipul Abdi langsung menerima pernyataan sikap para tenaga honorer itu dan berjanji akan menyampaikan langsung kepada Bupati.
"Kita sudah mendengarkan langsung harapan dan keinginan mereka semoga nanti dapat segera ditindaklanjuti," kata Abdul Karim.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Seharusnya tenaga honorer ini yang diutamakan untuk diangkat, karena pengabdian yang dilakukan sudah puluhan tahun diberbagai desa terpencil," ujar salah seorang tenaga honorer yang berdelegasi ke Pemkab Langkat Muhammad Arifin, di Stabat, Kamis.
Kedatangan perwakilan tenaga honorer ini berdelegasi ke Pemkab Langkat, menyikapi adanya pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan menerima 508 formasi yang terdiri dari tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis.
Mereka juga membacakan pernyataan sikapnya antara lain menolak pelaksanaan tes CPNS secara umum sesuai dengan PerMenpan RB Republik Indonesia Nomor 36/2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018.
"Bupati dan Ketua DPRD diminta untuk membuat penolakan tes CPNS Umum sebelum K2 diselesaikan menjadi PNS tanpa batas usia yang ditujukan kepada Presiden dan Mendagri," katanya.
Mendukung DPr-RI (Balegnas) untuk secepatnya merevisi UU ASN sebagai payung hukum penuntasan K2 menjadi PNS dan mendorong agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu, Inpres atau Keppres dalam menyelesaikan honorer K2 menjadi PNS.
Delegasi honorer K2 Langkat itu juga menunjukkan data dari 394 tenaga honorer sebanyak 211 tenaga guru SD, 25 tenaga guru SMP, 19 tenaga guru SMA, 31 tenaga teknis Administrasi SMP, 26 tenaga teknis administrasi SMA, 27 Administrasi Kesehatan, 19 tenaga Administrasi Perhubungan, 12 Administrasi kelurahan.
Dimana dari 394 itu 325 memiliki data valid, empar orang kartu hilang, 56 data tidak valid, sembilan orang non aktif dan empat orang meninggal.
Asisten Pemerintahan Pemkab Langkat Abdul Karim, didampingi Kadis Pendidikan Saipul Abdi langsung menerima pernyataan sikap para tenaga honorer itu dan berjanji akan menyampaikan langsung kepada Bupati.
"Kita sudah mendengarkan langsung harapan dan keinginan mereka semoga nanti dapat segera ditindaklanjuti," kata Abdul Karim.***4***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018