Tarutung (Antaranews Sumut) - Wakil Bupati Tapanuli Utara Mauliate Simorangkir yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati saat Nikson Nababan cuti pilkada 2018 menyebutkan, penandatanganan dukungan pergantian nama Bandara Silangit menjadi Raja Sisingamangaraja XII dilakukannya setelah Bupati se kawasan Tapanuli sudah seluruhnya memberikan dukungan bersama pimpinan DPRD masing-masing, termasuk Ketua DPRD Taput.
"Saat itu, rasanya saya malu, tinggal saya sendiri yang tidak tandatangani. Bupati lainnya bersama Ketua DPRD kita sudah menandatangani," ujar Mauliate, saat diminta massa memberikan klarifikasi di tengah aksi unjukrasa masyarakat Silangit di depan Kantor Bupati Taput, Rabu.
Saat itu, kata Mauliate, penandatanganan dukungan tersebut dilakukan pada 24 April 2018, setelah adanya rekomendasi DPRD, juga Bupati se Tapanuli yang sudah melakukan penandatanganan jauh hari pada 2017.
Jawaban klarifikasi tersebut sempat menjadi bahan perdebatan antara seratusan massa yang dikoordinatori Tokoh masyarakat Silangit Pongat Simanjuntak bersama Mauliate.
Massa menyesalkan jawaban Mauliate yang dinilai menafikan keberadaan masyarakat Silangit yang menolak sejak awal pergantian nama bandara.
Padahal, menurut massa, berdasarkan aturan dan petunjuk Kementerian perhubungan, pergantian nama tersebut harus juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Silangit.
Tak berapa lama didebat massa atas jawaban klarifikasinya, Mauliate meninggalkan aksi menuju ke dalam kantor Bupati dan mendapatkan sorakan kesal dari yang disuarakan massa.
Kehadiran Bupati Taput Nikson Nababan mampu menenangkan kekesalan massa yang mendapatkan penjelasan terkait upaya pemerintah daerah dalam menyikapi pergantian nama Bandara Silangit.
"Kita sudah surati Kementerian perhubungan dan tembusannya kepada Bapak Presiden. Secara lisan, kemungkinannya SK penamaan baru 'dipending' menunggu kita duduk bersama," terang Nikson.
Aksi unjukrasa massa digelar dengan mendatangi Kantor Bupati Taput dan gedung DPRD setempat untuk menyuarakan penolakan masyarakat Silangit sebagai warga pemberi hibah lahan Bandara Silangit yang memaparkan kisah penamaan Silangit yang lahir sebagai simbol keselamatan jiwa dari para pendahulu mereka yang tewas tanpa diketahui keberadaan jasadnya pada masa penjajahan Belanda.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Saat itu, rasanya saya malu, tinggal saya sendiri yang tidak tandatangani. Bupati lainnya bersama Ketua DPRD kita sudah menandatangani," ujar Mauliate, saat diminta massa memberikan klarifikasi di tengah aksi unjukrasa masyarakat Silangit di depan Kantor Bupati Taput, Rabu.
Saat itu, kata Mauliate, penandatanganan dukungan tersebut dilakukan pada 24 April 2018, setelah adanya rekomendasi DPRD, juga Bupati se Tapanuli yang sudah melakukan penandatanganan jauh hari pada 2017.
Jawaban klarifikasi tersebut sempat menjadi bahan perdebatan antara seratusan massa yang dikoordinatori Tokoh masyarakat Silangit Pongat Simanjuntak bersama Mauliate.
Massa menyesalkan jawaban Mauliate yang dinilai menafikan keberadaan masyarakat Silangit yang menolak sejak awal pergantian nama bandara.
Padahal, menurut massa, berdasarkan aturan dan petunjuk Kementerian perhubungan, pergantian nama tersebut harus juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Silangit.
Tak berapa lama didebat massa atas jawaban klarifikasinya, Mauliate meninggalkan aksi menuju ke dalam kantor Bupati dan mendapatkan sorakan kesal dari yang disuarakan massa.
Kehadiran Bupati Taput Nikson Nababan mampu menenangkan kekesalan massa yang mendapatkan penjelasan terkait upaya pemerintah daerah dalam menyikapi pergantian nama Bandara Silangit.
"Kita sudah surati Kementerian perhubungan dan tembusannya kepada Bapak Presiden. Secara lisan, kemungkinannya SK penamaan baru 'dipending' menunggu kita duduk bersama," terang Nikson.
Aksi unjukrasa massa digelar dengan mendatangi Kantor Bupati Taput dan gedung DPRD setempat untuk menyuarakan penolakan masyarakat Silangit sebagai warga pemberi hibah lahan Bandara Silangit yang memaparkan kisah penamaan Silangit yang lahir sebagai simbol keselamatan jiwa dari para pendahulu mereka yang tewas tanpa diketahui keberadaan jasadnya pada masa penjajahan Belanda.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018